Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SIDANG lanjutan kasus korupsi pembangunan gedung NTT Fair 2018 senilai Rp29,9 miliar kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (15/11).
Sidang berlangsung dari pagi sampai petang, menghadirkan lima dari tujuh saksi dengan terdakwa Hadmen Puri, Direktur PT Cipta Eka Pura, perusahaan yang membangun Gedung NTT Fair.
Tujuh saksi itu ialah mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya, kuasa Direktur PT Cipta Eka Pura Linda Liudianto, Pelaksana Lapangan PT Dasakom Fery John Pandie, mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) NTT Yulia Arfa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dona Fabiola Tho, dan dua saksi lagi suami Linda Liudainto, staf PT Cipta Eka Puri, Erwin Makatita, dan suami Linda Liudianto, Lee.
Dalam sidang tersebut, Yulia Afra kembali menegaskan pernah menyerahkan uang sebanyak dua kali kepada Frans Lebu Raya yang diambil dari anggaran proyek NTT Fair, masing-masing Rp100 juta sehingga total uang yang diserahkan sebanyak Rp200 juta.
Selain itu, uang dikirim lewat staf Yulia Afra, Bobby Pandie dan diserahkan kepada ajudan gubernur bernama Aryanto Rondak. Dalam keterangan Aryanto Rondak sebelumnya, ia mengaku meletakkan uang dalam amplop tersebut di meja kerja gubernur.
Setelah uang diserahkan, lanjut Yulia, Aryanto menghubunginya dan mengatakan uang telah diserahkan kepada Lebu Raya.
"Titipannya sudah saya sampaikan kepada bapak di ruangan," ujar Yulia Afra meniru ucapan Aryanto Rondak.
Saat Majelis Hakim Dju Jonson Mira Mangngi menanyakan kepada Yulia Afra, apa reaksi Lebu Raya setelah menerima uang tersebut.
Di lain waktu, menurut Yulia, Lebu Raya menyampaikan terima kasih karena telah menyerahkan uang fee proyek.
Baca juga: TNI Siapkan Batalyon Kesehatan untuk Penanggulangan Bencana
"Terima Kasih," ujar Yulia meniru ucapan Lebu Raya. "Terima kasih terkait dengan apa?" tanya Hakim Dju Jonson Mira Mangngi. "Karena titipan uang sudah diterima," kata Yulia Afra.
Hakim kemudian bertanya kepada Lebu Raya mengenai keterangan Yulia Afra tersebut.
"Yang mulai Bapak Hakim, saya tidak pernah menerima uang dalam amplop," kilah Lebu Raya.
Dalam sidang tersebut jaksa Heri Franklin menyerahkan bukti transfer uang untuk Frans Lebu Raya melalui rekening Fery John Pandie. Uang ditransfer oleh Hadmen Puri.
Sementara itu, Hadmen Puri mengatakan permintaan fee proyek awalnya hanya 2,5% kemudian bertambah menjadi 5%.
"Saya ketemu Ibu Yulia di ruang kerjanya meminta fee 5% bukan 2,5%," ujarnya.
Dalam sidang tersebut terungkap dana proyek tersebut diberikan juga kepada Sekda NTT Benediktus Polomaing yang rencananya digunakan untuk membayar sewa beli mobil dinas gubernur. Kuintasi sewa beli mobil kemudian diserahkan kepada seorang saudara perempuan Lebu Raya. Selanjutnya kuitansi diserahkan kepada Lebu raya di ruang kerjanya.
"Kuitansi itu saya serahkan kepala kepada saudari saya untuk diberikan kepada sekda," ujar Lebu Raya. (OL-1)
HUJAN lebat disertai angin kencang yang melanda Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (24/1) dini hari nyaris merenggut nyawa seorang anak perempuan.
Tanah longsor terjadi pada Kamis (22/1) sore akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak pagi hari.
Sebuah pertikaian keluarga berujung pada tewasnya seorang pria berusia 55 tahun, berinisial MG di Rumah Adat Gendang Palit. Korban diduga menjadi korban penganiayaan oleh tiga keponakan.
Penundaan pelayaran ini sejalan dengan peringatan dini cuaca maritim yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang.
PULUHAN siswa Sekolah Dasar Inpres (SDI) di Pilau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), harus menempuh proses belajar di gedung yang rusak parah.
Dunia usaha di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan optimisme kuat memasuki awal 2026, seiring meningkatnya investasi dan membaiknya aktivitas ekonomi pada akhir 2025.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Menjelang persidangan, Ammar Zoni tampak percaya diri. Ia bahkan menyatakan keyakinannya akan segera bebas dari jeratan hukum.
Efektivitas waktu menjadi pertimbangan utama di balik kebijakan penangkapan tanpa izin tersebut.
Plea bargain merupakan mekanisme baru yang mengatur pengakuan bersalah terdakwa dalam proses persidangan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Konsistensi etik merupakan fondasi utama kehakiman yang tidak boleh dikompromikan meski berada dalam pusaran kepentingan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved