Ombudsman Temukan Desa Fiktif di Nias Barat

OMBUDSMAN RI Perwakilan Sumatra Utara menduga ada penyaluran anggaran dana desa tidak tepat sasaran di Kabupaten Nias Barat.

Dugaan itu berdasarkan penelusuran Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar, pekan lalu ke Kapokapo di Pulau Bawa, Kecamatan Sirombu, Nias Barat.

"Desa itu ternyata sudah tidak berpenghuni sejak dilanda tsunami pada 2004. Di sana tinggal tersisa kebun kelapa. Kalau ada warga ber-aktivitas, mereka hanya penjaga kebun dan tidak bermukim di sana. Kantor Kepala Desa Kapokapo pun tidak ada lagi," kata Abyadi kepada Media Indonesia, kemarin.

Desa Kapokapo berjarak sekitar 1,5 jam dari Desa Sirombu. Menurut Abyadi, pihaknya melakukan penelusuran setelah menerima laporan dari warga Desa Sirombu. Warga Sirombu kecewa dengan pembangunan gedung olahraga di desanya karena di dalam dokumen pembangunan tertera bahwa fasilitas itu milik Desa Kapokapo.

"Sekda Nias Barat tidak merespons kami. Ya, sudah kami jalan sendiri. Kami memeriksa IMB gedung itu yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada 6 Agustus 2018. Namun, penerbit-an IMB itu berdasarkan rekomendasi Sekda Nias Barat juga pada 6 Agustus 2018. Sekda merekomendasikan  pembangunan fasilitas olahraga di Desa Sirombu," ujar Abyadi.

Pada kesempatan terpisah, Wagub Papua Klemen Tinal meminta seluruh dinas melaporkan temuan mereka soal keberadaan desa fiktif di Papua kepada kepolisian untuk diproses hukum. "Ini gara-gara mau dapat uang. Otak gila itu harus diproses hukum."

Pemprov Papua mencatat ada 5.420 desa pada 2017. Namun, karena ditemukan 9 kampung fiktif, jumlahnya menyusut menjadi 5.411. Jumlah desa kembali berkurang pada 2019 menjadi 5.409 karena ditemukan lagi dua kampung fiktif.

Adapun Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan, memastikan tidak ada anggaran dana desa (ADD) yang mengalir ke desa-desa fiktif di Bangka Belitung. "Ada 400 pulau kami yang bernama dan berpenghuni. Sisanya 900 pulau tidak bernama dan tidak berpenghuni."

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan tidak ada desa fiktif seperti disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Harus kita samakan dulu persepsinya. Kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang tidak ada kemudian dikucuri dana dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak ada. Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan, dan pertanggungjawaban ada, pencairan juga ada," tandas Abdul Halim. (YP/MC/RF/Ant/X-3)