Pendamping PKH Ujung Tombak Pengentasan Kemiskinan

GUNA mengurangi angka kemiskinan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, diminta terus meningkatkan pendampingan. Pemkab Klaten menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 10% pada 2020.

Hal itu dikemukakan Bupati Sri Mulyani pada pembukaan workshop dan evaluasi PKH Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Klaten di Pendopo Kabupaten, Senin (28/10).

Sebagai ujung tombak program pengentasan kemiskinan di Klaten, Sri Mulyani juga mengharapkan agar para pendamping PKH melaksanakan tugas dengan baik. Sehingga target penurunan angka kemiskinan menjadi 10% bisa tercapai.

Di sisi lain, Bupati Klaten mengingatkan kepada para pendamping PKH untuk tidak melakukan pemaksaan atau mengintimidasi KPM (keluarga penerima manfaat) agar mengundurkan diri dari PKH. Karena, hal itu bisa menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Agar tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat, KPM jangan dipaksa agar mengundurkan diri, apalagi dengan ditakut-takuti. Biarlah mereka mundur dari PKH secara sukarela," imbuhnya.

Baca juga: PKH Perlu Didukung Program Lain

Sebelumnya, Kepala Dinsos P3AKB Klaten, M Nasir, mengungkapkan selama Januari-Oktober 2019 sebanyak 5.153 KPM telah mengundurkan diri dari PKH secara sukarela. Mereka menyadari sudah mampu hidup mandiri.

"Agar PKH tepat sasaran, Dinsos P3AKB akan melakukan penempelan stiker di rumah KPM. Untuk penempelan stiker, kami akan melibatkan kepala desa dan perangkat desa, babinsa, bhabinkamtibmas dan pendamping PKH," ujarnya.

Dalam forum workshop dan evaluasi PKH tersebut, Koordinator PKH Kabupaten Klaten Theo Markis mengungkapkan jumlah KPM PKH sekitar 54.600 KPM. Sementara, KPM yang dengan sukarela mengundurkan diri dari PKB baru 5.153 KPM.(OL-5)