Komitmen Jaksa Agung Berantas Korupsi hingga ke Pelosok Ditunggu

PARA aktivis antikorupsi di Kalimantan Selatan mengharapkan jabatan Jaksa Agung dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin ialah sosok yang punya komitmen memberantas korupsi hingga ke daerah.

Pemberantasan korupsi tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di daerah-daerah pelosok Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Banjar. Mengingat hingga kini masih ada sejumlah kasus dugaan korupsi di Kalsel, khususnya di Kabupaten Banjar, masih ada yang belum tuntas penanganannya.

Hal ini diungkapkan pegiat antikorupsi di Kabupaten Banjar, Aliansyah, Selasa (22/10).

"Kami menaruh harapan besar agar dalam kabinet Kerja Jilid Dua ini pemerintah tetap berkomitmen memberantas korupsi," ungkapnya.

Terkait hal ini, Aliansyah mengatakan, para aktivis antikorupsi di Kalsel berharap agar posisi Jaksa Agung diisi oleh orang yang benar-benar berintegritas. Menjadi harapan ialah, kasus mandek bisa tuntas, seperti di Kabupaten Banjar sendiri menyisakan sejumlah kasus yang hingga kini belum jelas penuntasannya.

Baca juga: Pertamina Kerahkan Mobil Pemadam Khusus Tangani Kebakaran Pipa

Adapun beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang mandek antara lain kasus kunjungan kerja DPRD Banjar yang bergulir sejak 2015-2016 dan naik ke tahap penyidikan 2017, hingga kini belum tuntas.

"Tidak salah jika selalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang justru menimbulkan praduga akibat belum ada kejelasan dalam penanganan kasus kunker DPRD Banjar," imbuhnya.

Maka wajar, menurut Aliansyah, muncul dugaan ada pihak-pihak yang meminta garansi dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjar untuk menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) seperti kabar yang berembus selama ini.

Kasus lainnya adalah penuntasan kasus Pasar Bakung, PT BIM yang juga hingga habis masa jabatan Jaksa Agung M Prasetyo berakhir tidak ada kejelasannya.

"Mudah-mudahan Jaksa Agung yang baru bisa menginstruksikan semua Kepala Kejaksaan di daerah ujtuk bisa menuntaskan kasus mandek di daerah. Masyarakat perlu kepastian hukum dan untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tetap komitmen memberantas korupsi," tutup Koordinator Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK APP) Kalsel ini. (OL-1)