Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PEMERINTAH Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara belum menyepakati besaran dana hibah dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pematangsiantar.
Bahkan Pemerintah Kota Pematangsiantar memangkas anggaran penyelenggaraan pengawasan Pilkada sebesar Rp3,5 miliar, dari pengajuan awal yang disampaikan Bawaslu Kota Pematangsiantar sebesar Rp8,5 miliar menjadi 5 miliar. Padahal Bawaslu Pematangsiantar sudah pernah menurunkan anggaran dari Rp18 miliar menjadi Rp8 miliar. Akibatnya Bawaslu Pematangsiantar tidak mau menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pengawasan Pilkada Pematangsiantar.
Ketua Bawaslu Pematangsiantar M Syafii Siregar menyampaikan sudah berulangkali berkoordinasi dengan Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Masni.
"Belum disepakati oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar. Harapan kita adalah minimal Rp8,5 miliar. Keinginan dari Pemko masih di angka 5 miliar," ungkapnya.
Bawaslu Pematangsiantar akan melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri jika Pemkot setempat tidak menyetujui anggaran pengawasan Pilkada 2020.
"Hari ini kita akan melaporkan ke Menteri Dalam Negeri jika tidak menyetujui pengajuan anggaran tersebut," tambahnya.
Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul Lingga menegaskan akan segera memanggil Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah dan Bawaslu Pematangsiantar untuk membicarakan kesepakatan anggaran pengawasan Pilkada. Jika tidak ada kesepakatan kedua belah pihak bisa menghambat demokrasi di Pematangsiantar.
baca juga: Mensos Beri Penghargaan Dua Tokoh Masyarakat Papua
"Nanti kita panggil Walikota Pematangsiantar dan Bawaslu demi lancarnya proses demokrasi di kota Siantar ini," tandasnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah optimistis Pilkada 2020 bisa berjalan.
"Pokoknya Pilkada Pematangsiantar jalan," tegas Hefriansyah. (OL-3)
Menurut Khofifah, ini sangat penting sebab dalam waktu dekat di Jawa Timur terdapat 18 kabupaten, kota, dan provinsi yang akan dipimpin penjabat.
Berikut doa-doa mohon pemimpin yang diajarkan Rasulullah SAW dan para ulama.
Yuks pantau jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Ini Jadwal tahapan pemilu yang dikeluarkan KPU.
Masyarakat Jakarta dapat menjagokan salah satu dari 10 bakal calon gubernur yang telah melalui seleksi ketat PSI.
Berikut doa-doa untuk memperoleh pemimpin yang baik dalam rangka menyambut pemilihan umum.
Sejumlah nama yang sudah masuk bursa calon Wali Kota Bandung ialah Atalia Praratya, M Farhan, Erwin, Siti Muntamah dan Budi Dalton
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved