Pakar Pemerintahan Desak DPRD Jabar Panggil Emil

DPRD Provinsi Jawa Barat diminta untuk segera memanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) terkait polemik keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP). Seperti diketahui, sejumlah anggota dewan tersebut mengeluhkan kehadiran TAP yang dinilai mengintervensi organisasi perangkat daerah (OPD) hingga bisa membatalkan program yang
telah disepakati kedua institusi negara tersebut.

Pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran, Muradi, menilai, DPRD harus segera memanggil Emil untuk meminta keterangan terkait TAP.

"Tanya ke gubernur, fungsinya apa. Kalau namanya akselerasi, harusnya mempercepat," kata Muradi saat dikonfirmasi, Rabu (16/10).

Dalam kesempatan itu, menurutnya dewan bisa menanyakan langsung kepada Emil terkait kewenangan TAP.

"Kalau ini boleh enggak, itu boleh enggak. Ini apa kepentingannya," kata dia.

Hasil keterangan dari gubernur, lanjutnya, harus disesuaikan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

"Kalau ternyata gubernur tidak bisa menjelakan itu, bisa dihak interpelasi," katanya.

Selain itu, DPRD pun bisa meminta gubernur untuk membubarkan TAP jika dalam perjalanannya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diinginkan. Lebih lanjut, Muradi menilai gubernur tidak memerlukan TAP karena masih banyak unsur pemerintah lainnya yang memiliki tugas dan fungsi dan sama.

Sebagai contoh, menurut dia seorang gubernur memiliki staf ahli, asisten wilayah, dan tim di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tugasnya sama dengan TAP.

"Itu saja yang dimanfaatkan, bukan tim baru," katanya.

Jika tetap ingin memaksakan TAP, menurut dia tim tersebut hanya bertugas untuk mengawasi OPD, bukan turut serta dalam mengeksekusi program-program pemerintah.

"Bukan intervensi. Paling laporkan ke gubernur, untuk dievaluasi. Yang evaluasi nantinya gubernur, bukan TAP," katanya seraya menyebut hubungan gubernur dengan DPRD harus berjalan baik.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menilai kehadiran TAP sangat membantu dalam menjalankan pemerintahan. Dia mengakui pihaknya memiliki keterbatasan dalam ilmu dan pikiran sehingga membutuhkan masukan dari TAP.

"Dalam memberi masukan. Kami juga sering berkomunikasi dengan TAP," katanya.

baca juga: Kampus Harus Jadi Tempat Berperilaku Sehat

Tak hanya itu, dia juga menilai TAP dibentuk atas kesepakatan dirinya bersama Emil.

"TAP Pak Uu, TAP Pak Emil, dan TAP pemerintah. Dan ini memiliki legalitas formal," katanya. (OL-3)