Banyak Anggota DPRD Cianjur Pinjam Dengan Agunan SK

BANK bjb Cabang Cianjur, Jawa Barat, menerima pengajuan pinjaman kredit keuangan dari sejumlah anggota DPRD setempat dengan agunan Surat Keputusan (SK) penetapan sebagai wakil rakyat. Plafon yang disiapkan bank bjb kisaran Rp1 miliar bahkan bisa lebih.

"Plafonnya bervariasi dari Rp1 miliar bahkan bisa lebih. Kalau di atas Rp1 miliar harus ada kelengkapan agunan," kata Pimpinan Cabang Bank bjb Cianjur, Arris Mirawan, usai peresmian Kantor Kas bank bjb di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Senin (14/10).

Arris tak menyebutkan jumlah anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang sudah mengajukan kredit keuangan dengan mengagunkan SK. Menurut dia, pengajuan dari para wakil rakyat itu dengan ajuan SK merupakan hal lumrah.

"Produk yang kami punyai memang ada. Jadi, selama memenuhi syarat formal perbankan, kita akan melayani," terangnya, Senin (14/10).

Gadai SK anggota DPRD untuk mendapat kucuran kredit perbankan, kata Arris, tak hanya terjadi di Kabupaten Cianjur. Di beberapa daerah lain juga fenomena gadai SK itu sesuatu yang biasa.

"Nanti ada analisa teknis terkait perbankan, layak atau tidaknya. Itu harus dipenuhi dulu. Hal itu tidak melanggar ketentuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau peraturan perundang-undangan. Kita layani sama halnya seperti pelayanan kredit biasa," jelas Arris.

Hasil analisa teknis itu juga memerhatikan aspek besaran gaji dari setiap anggota DPRD. Sebab, tak menutup kemungkinan pinjaman juga diajukan setiap anggota DPRD ke perbankan lainnya.

"Kita lihat juga gajinya, masih mencukupi atau tidak, karena bisa jadi pinjamannya bukan hanya ke bank bjb, tapi ke (perbankan) yang lain juga bisa," tuturnya.

Sementara itu menyangkut Kantor Kas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Arris mengatakan, keberadaannya diharapkan bisa lebih mempermudah transaksi perbankan, terutama bagi kalangan pegawai di lingkungan perangkat daerah tersebut.

"Ini merupakan Kantor Kas bank bjb yang kedelapan di Cianjur. Jadi, melengkapi jaringan kita yang sebelumnya. Mudah-mudahan memberikan kemudahan dan sinergis dengan Pemkab Cianjur," ungkap Arris.

Hadirnya Kantor Kas bank bjb di Disdikbud merupakan bentuk pelayanan maksimal perbankan. Apalagi wilayah Kabupaten Cianjur itu terbilang cukup luas sehingga harus diimbangi dengan layanan-layanan perbankan yang maksimal.

"Terutama untuk kalangan ASN di Disdikbud yang notabene cukup banyak. Untuk transaksinya, karena ini level Kantor Kas, jadi cukup lengkap, termasuk layanan mesin ATM. Ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat umum," tandasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, menegaskan pengajuan kredit dengan agunan SK dari setiap anggota DPRD ke perbankan merupakan hal lumrah. Selama ini tidak ada aturan mengikat yang melarang mengajukan pinjaman.

"Kalau menurut saya itu hal yang wajar ketika anggota Dewan terpilih mengagunkan SK ke perbankan untuk mendapat pinjaman. Itu hak setiap anggota Dewan," terang Ganjar.

baca juga: Untid Kecolongan Dengan Nyinyiran Dosen Terkait Wiranto

Ia tak memungkiri, selama masa pencalonan dulu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Untuk menutupinya, para anggota Dewan memilih menggadaikan SK penetapannya ke perbankan.

"Intinya sih silakan saja, toh tidak ada larangan," pungkasnya. (OL-3)