Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SAAT masih menjadi Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Mohammad Ramdhan Pomanto berhasil membuat Makassar International Eight Festival and Forum atau F8 mendunia. Tiga tahun berturut-turut gelaran bernapas kecepatan budaya Makassar itu sukses digelar dan menjadi 10 best festival di Indonesia.
Namun, tahun ini, saat pria yang akrab dipanggil Danny Pomanto itu turun dari jabatannya, pemerintah tidak lagi melirik F8. Kementerian Pariwisata mengeluarkannya dari agenda festival yang didukung mereka.
"Sebenarnya F8 paling atas dalam daftar kalender even. Namun, dicoret kementerian, karena Pemerintah Kota Makassar menghilangkan F8 dalam daftar," ujar Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan Denny Irawan, kemarin.
Jabatan Wali Kota Makassar saat ini dijabat Iqbal Suhaeb sebagai Pejabat, yang bersifat sementara. Ia diangkat, setelah pilkada Makassar 2018 lalu tidak menghasilkan wali kota dan wakil wali kota, karena pasangan tunggul, yakni Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi dikalahkan kotak kosong. Danny Pomanto yang kembali mencalonkan diri, sudah lebih dulu dicegal lewat putusan Mahkamah Agung.
Lebih jauh, Denny mengungkapkan sebenarnya pihaknya menerima 35 usulan agenda dari kabupaten/kota untuk masuk dalam kalender event Kementerian Pariwisata. Tapi dari jumlah tersebut hanya 14 yang dipresentasikan di Jakarta.
"Ke-14 event itu dianggap memenuhi syarat-syarat, event nya bisa dijual, punya efek penting, dan ada komitmen dari kepala daerah. Khusus untuk F8 memang tidak ada, karena tidak diusulkan wali kota," tandasnya.
Namun, tanpa dukungan Penjabat Wali Kota Makassar, F8 tetap akan digelar. Tahun ini, penyelenggaraannya dilaksanakan pada 11-13 Oktober di kawasan Center Poin of Indonesia.
"F8 kali ini mengalami penundaan dan kendala, tapi kita tetap adakan dengan dukungan dari berbagai pihak," tekad Direktur PT Festival Delapan Indonesia, Sofyan Setiawan.
Danny Pomanto sebagai inisiator juga mengaku sangat antusias untuk terus mendukung acara ini berlangsung dari tahun ke tahun. "Dalam tiga tahun digelar, F8 sudah mampu mencapai 10 festival terbaik di Indonesia. Saya ingin kegiatan ini tidak berhenti, jangan dihalang-halangi."
Kali ini, F8 tampil dengan konsep berbeda dengan mengikuti isu lingkungan hidup, terkait sampah plastik. "F8 akan menjadi edia edukasi dan kampanye terhadap isu di sekitarnya," tambah Sofyan. (LN/N-2)
PEMERINTAH Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel), resmi memberlakukan jam malam bagi seluruh pelajar.
SEBANYAK 27 unit Bus Trans Sulsel (Sulawesi Selatan) dari DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia) akan dioperasikan oleh Pemprov Sulsel, pada Selasa 9 Juli 2025 mendatang
Jelajahi profil Sulawesi Selatan: daftar kabupaten, suku utama seperti Bugis dan Makassar, serta jumlah penduduk terbaru.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
Tanaman air invasif Lukut, meskipun bukan asli dari danau-danau ultra-oligotrofik di Sulawesi, telah menyebar dengan cepat dan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.
Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2025 dan tertuang dalam surat resmi Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, yang ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved