Sumut Mulai Pulangkan Warga dari Papua

PEMERINTAH Provinsi Sumatra Utara mulai memulangkan warganya yang menjadi korban bencana sosial di Papua, sampai dengan 10 hari ke depan. Pada gelombang awal, Pemprov Sumut memulangkan 36 warganya. Sebanyak 14 orang dari mereka dipulangkan melalui Surabaya dan 22 lainnya melalui Jakarta.

"Yang belum kembali ada 264 orang. Mereka akan naik kapal dan dalam 10 hari mereka akan sampai, kita terima di Belawan," ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Rabu (9/10) malam.

Jumlah 264 orang itu berasal dari dua pokso pengungsian di Jayapura. Yaitu posko pengungsian di Resimen Induk Kodam (Rindam) XVII/Cenderawasih di Sentani dan posko Kementerian PU di Tanah Hitam. Pemprov Sumut akan memulangkan 250 orang di antaranya pada Jumat (11/10) dari Pelabuhan Jayapura (Papua) menuju Pelabuhan Belawan (Medan).

Perjalanan menggunakan Kapal Pelni dengan rute Jayapura-Tanjung Priok-Belawan dan diperkirakan memakan waktu selama 10 hari. Seluruh proses pemulangan warga Sumut dari Papua difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk tiket dan kebutuhan lainnya selama dalam perjalanan. Selain itu, Pemprov Sumut juga akan memfasilitasi pemulangan 133 warganya dari Jayapura ke Wamena pada Kamis (10/10) dengan Pesawat Hercules.

Berdasarkan pendataan tim yang diutus Pemprov Sumut, ada 651 orang warganya menjadi pengungsi akibat kerusuhan di Wamena. Sebagian dari mereka juga mengungsi secara mandiri ke provinsi lain. Selain memfasilitasi pemulangan warganya, lanjut Edy, juga memberikan bantuan logistik kepada pengungsi selama di posko pengungsian. Begitu juga dengan pengecekan kondisi kesehatan mereka.

Selain itu sebanyak 133 orang pengungsi memutuskan untuk tetap tinggal di Papua. Mereka masih ditampung di sejumlah posko pengungsi di Jayapura, menunggu situasi yang lebih baik untuk mereka kembali lagi ke Wamena. Kepada warga yang sudah kembali dia memastikan akan diurus pemprov dengan baik. Mereka juga diminta melanjutkan kembali mencari nafkah di Sumut.Jika memungkinkan, mereka akan difasilitasi juga oleh pemkab/pemkot daerah asalnya.

baca juga: Tidak Hanya Palu, Sejumlah Daerah Juga Rentan Likuefaksi

Baskami Ginting, Ketua DPRD Sumut mengatakan pihaknya mendukung upaya bantuan yang diajukan pemprov. Dewan katanya akan menyetujui pembiayaan penanganan bencana sosial ini ditampung di APBD Perubahan 2019.(OL-3)