Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
INDEKS Desa Membangun (IDM) di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan tajam, ditandai dengan terus menurunnya jumlah desa tertinggal dan bertambahnya desa maju di wilayah tersebut.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Zulkipli, mengatakan, IDM Kalsel dalam tiga tahun terakhir meningkat tajam yang ditandai adanya peningkatan jumlah desa mandiri, desa maju dan desa berkembang serta menurunnya desa tertinggal.
"IDM merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan IDM Kalsel terus mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bukti nyata kemajuan pembangunan di pedesaan," kata Zulkipli, Minggu (6/10).
Menurut Zulkipli, adanya kemajuan pembangunan di pedesaan berkat adanya sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
"Kita melihat dalam tiga tahun terakhir ini terjadi kemajuan pembangunan di pedesaan," ujarnya.
Baca juga: Demo Penolakan RKUHP-UUKPK di Kalsel Berlangsung Damai
Hal tersebut juga tidak terlepas dari kepemimpinan kepala daerah serta instansi terkait, serta adanya kucuran dana desa yang berasal dari APBN dan dana pendamping dari APBD. Kemajuan pembangunan di desa bisa dilihat dari adanya peningkatan desa mandiri, desa maju dan desa berkembang serta penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal.
Penurunan desa tertinggal juga berkolerasi dengan menurunnya angka kemiskinan di Kalsel yang kini menempati posisi ketiga angka kemiskinan terkecil di Indonesia dibawah DKI Jakarta dan Bali.
Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemansyarakatan, Eko Suhermanto, menambahkan, tidak mudah untuk menyatakan desa tersebut mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal karena harus diukur dengan 700 indikator.
Tercatat pada 2017, jumlah desa mandiri di Kalsel hanya satu yakni di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), bertambah empat pada 2019 yakni tersebar di Kabupaten Kotabaru tiga desa dan satu desa di Kabupaten Barito Kuala. Kemudian, Desa maju tahun 2017 hanya 16 tersebar di lima daerah kabupaten dan 2019 meningkat menjadi 110 desa tersebar pada 10 kabupaten.
Desa berkembang juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebanyak 409 buah menjadi 1.193 buah pada tahun 2019. Sedangkan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kalsel mengalami penurunan signifikan. Pada 2017 jumlah desa tertinggal di Kalsel tercatat sebanyak 1.184 buah, maka tahun 2019 turun menjadi 516 dan desa tertinggal itu terbanyak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat 121 dan Kabupaten Hulu Sungai Utara 87 desa.
Untuk desa sangat tertinggal mengalami penurunan dari 2017 tercatat masih 254 desa menjadi 40 desa tahun 2019.(OL-5)
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
pemberdayaan desa melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, melibatkan generasi muda, komunitas lokal, dan program Desa Sejahtera
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG.
Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada desa-desa yang sukses menyajikan pengalaman autentik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal.
Kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran masih jauh dari standar akuntabilitas yang dibutuhkan.
DIREKTORAT Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved