Selasa 01 Oktober 2019, 07:01 WIB

Demo Penolakan RKUHP-UUKPK di Kalsel Berlangsung Damai

Denny Susanto | Nusantara
Demo Penolakan RKUHP-UUKPK di Kalsel Berlangsung Damai

MI/Pius Erlangga
Ilustrasi

 

RATUSAN mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar demo untuk menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan pengesahan revisi UU KPK. Aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Kalsel kali ini berlangsung damai.

Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi melakukan aksi dengan mendatangi  DPRD Provinsi Kalsel, Senin (30/9). Aliansi Mahasiswa Kalsel ini berasal dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin (Uniska), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan berbagai Universitas lainnya di Kalsel.

Ada tujuh tuntutan mahasiswa yang disampaikan kepada DPRD Kalsel. Yakni, menghapus RKUHP bermasalah, menuntut DPR agar pro terhadap rakyat, harus ada peradilan yang mengenai peradilan pidana kekerasan seksual, mendesak agar RUU PKS segera disahkan, menolak pasal pasal RUU PKS yang tidak rasional, menolak dengan tegas pengesahan revisi UU KPK.
 
Kapolda Kalsel Irjen, Yazid Fanani mengapresiasi aksi unjukrasa ratusan mahasiswa Kalsel yang berjalan kondusif. Kapolda didampingi sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Kalsel turun langsung  dalam pengamanan ujuk rasa.

"Saya mengucapkan terima kasih atas unjuk rasa mahasiswa di Kalsel yang berjalan dengan tertib aman dan terkendali," kata Kapolda, Selasa (1/10).

baca juga: Tagana Perkuat Mitigasi Bencana

Kapolda menambahkan hal ini terjadi karena antara mahasiswa dan pihak kepolisian memiliki kepedulian bersama untuk saling tetap menjaga situasi yang aman.

"Semua ini berkat pengertian antara mahasiswa dan polisi untuk bisa saling menjaga situasi yang aman, damai tanpa bentrok, dengan aparat keamanan," ujar Kapolda. (OL_3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More