Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
RATUSAN pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Sumatra Selatan menggelar unjuk rasa terkait penolakan RUU KUHP, Kamis (26/9), di Bundaran Air Mancur Palembang.
Belum juga menyuarakan aspirasi mereka, puluhan pelajar ini keburu dicegah aparat kepolisian.
"Adik-adik dari SMA, SMK maupun STM ini, kita amankan karena ingin melakukan aksi unjuk rasa terkait penolakan RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," kata Kepala Polresta Palembang, Kombes Pol Didi Hayamansyah, di Palembang, Kamis.
Menurut Didi, para pelajar yang diamankan tidak hanya berasal dari berbagai sekolah di Palembang, tetapi ada juga yang datang dari luar kota. Berdasarkan pendataan polisi, ada siswa yang jauh-jauh hadir dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Sementara para pelajar yang ingin berunjuk rasa diamankan di berbagai lokasi. Mereka tidak berada di satu titik, melainkan menyebar di berbagai wilayah, mulai dari Bundaran Air Mancur Masjid Agung, Jalan Sudirman, pusat pertokoan Megahria, hingga kawasan wisata Kambang Iwak.
Didi berujar, para pelajar diamankan untuk menghindari adanya provokasi pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat berakibat fatal dengan pengrusakan fasilitas umum.
Untuk itu, sebelum siswa berunjuk rasa, pihaknya sudah lebih dulu melakukan antisipasi. Usai mendapatkan informasi akan ada aksi demo dari pelajar, polisi langsung bersiaga di berbagai tempat yang dianggap sebagai tempat kumpul para pelajar.
Baca juga: Polda Sumut Tetapkan 40 Tersangka terkait Kerusuhan
"Kita amankan karena khawatir mereka terprovokasi dan melakukan pengrusakan. Ini tidak dibenarkan. Karena itu, setelah mendapat informasi, sejak kemarin kita sudah siaga," jelas Didi.
Setelah diamankan, kata Didi, pihaknya langsung memanggil Dinas Pendidikan dan pihak sekolah yang siswanya ditahan. Wali murid juga diminta untuk menjemput anak-anaknya.
"Siswa yang ditahan kita data dulu. Kita sudah hubungi kepala sekolah maupun Dinas Pendidikan untuk kesini. Kita ingin mereka ini dibina, kita imbau untuk tidak lagi berkeliaran seperti ini. Fokus sekolah dan jangan terganggu informasi yang tidak benar," tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Widodo, turut menyesalkan ratusan pelajar diamankan karena ingin melakukan aksi unjuk rasa. Padahal, sejak kemarin, dia sudah mengimbau agar siswa tetap belajar dan tidak melakukan demo.
"Kemarin sudah kita himbau kepada kepala sekolah untuk cek siswa di kelas, jika tidak cukup hubungi orangtuanya. Kita sudah komunikasikan itu, anak-anak tidak boleh berkeliaran," kata Widodo.
Meski telah memberikan imbauan, nyatanya para pelajar masih saja melakukan aksi unjuk rasa. Bagi Widodo, unjuk rasa menyuarakan aspirasi masyarakat belum saatnya dilakukan pelajar. Dia menilai siswa belum memahami apa yang menjadi tuntutan.
"Jadi ini belum waktumu (siswa), bukan masanya demo. Mereka saja mungkin tidak mengerti isi RUU KUHP itu apa. Jadi ini sekadar ikut-ikutan saja. Kita kawal saja ini, ada Gubernur yang akan menyampaikan suara rakyat sampai ke DPR," tandasnya. (OL-1)
Side hustle adalah bisnis sampingan yang tidak hanya menghasilkan pendapatan tambahan, tetapi juga membuka peluang karier dan kewirausahaan yang berkelanjutan.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
PJI Company of the Year Competition menjadi panggung bagi 12 perusahaan siswa SMA dan SMK terbaik di Indonesia untuk menampilkan inovasi bisnis berbasis keberlanjutan.
Setelah melalui proses seleksi dan pengarahan, 45 siswa SMA/SMK dari 3 Kabupaten, yaitu Purwakarta, Subang dan Karawang, diberangkatkan ke Dodik Rindam 3 Siliwangi.
Tim pelajar asal Indonesia memperkenalkan inovasi filter udara ramah lingkungan yang terbuat dari eceng gondok dan ampas kopi—dua bahan alami yang berlimpah di Indonesia.
Tim Buser Presisi kemudian melakukan pemantauan dan berhasil menangkap pelaku saat sedang mengendarai sepeda motor.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved