Baru Kota Semarang yang Cairkan Anggaran Pilkada

KOTA Semarang menjadi daerah pertama dari 21 daerah di Jawa Tengah yang menyelesaikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pembiayaan Pilkada serentak. Pemkot Semarang mengucurkan dana Rp84 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada. Rinciannya Rp 71,9 miliar untuk KPU Semarang dan Rp12,1 miliar untuk Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang.

"Pemkot Semarang berkomitmen untuk turut menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2020. Yakni dengan menganggarkan APBD untuk penyelenggaraan dan pengawasan," kata Wali Kota Hendrar Prihadi usai menandatangani NPHD di Semarang, Kamis (26/9).

Setelah penetapan ini, lanjut Hendrar Prihadi, maka Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah terkunci. Selanjutnya tinggal pembahasan detail dan ditetapkan oleh dewan dalam Perda.

Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom mengatakan dengan selesainya penandatanganan ini maka segera dilaksanakan penetapan  Pilkada Kota Semarang. Sebelumnya dana sebanyak Rp453 juta telah dianggarkan pada APBD Perubahan 2019. Sedangkan kekurangannya setelah penetapan APBD 2020.

"Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) anggaran dapat dicairkan 14 hari setelah penandatanganan NPHD," imbuhnya.

Sementara itu 20 dari 21 daerah lainnya seperti Kabupaten Blora, Boyolali, Demak, Grobogan, Kebumen, Kendal, Klaten, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Wonosobo, Kota Megalan, Kota Pekalongan dan Kota Surakarta hingga kini belum menyelesaikan NPHD

Besaran anggaran Pilkada yang diajukan di setiap daerah berbeda. Hal ini sesuai dengan kebutuhan yang berbeda satu dengan lainnya seperti jumlah pemilih, jumlah TPS, luas wilayah maupun kebutuhan lainnya. Seperti Kabupaten Demak mengajukan Rp30 miliar, Kabupaten Semarang mengajukan Rp40,93 miliar, Blora Rp32 miliar dan seterusnya.

Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jateng Paulus Widijantoro menambahkan hingga saat ini baru Kota Semarang yang telah menyelesaikan NPHD. Ia mengharapkan daerah lain segera menyelesaikannya agar proses dan tahapan Pilkada serentak dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

baca juga: Penerbangan antar Pulau di Sumenep Dibuka

Jumlah anggaran dan kebutuhan Pilkada, demikian Paulus, setiap daerah berbeda karena tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk. Untuk paling kecil dana Pilkada serentak di Jateng adalah Kota Magelang. Di kota getuk ini hanya ada tiga kecamatan. Sedangkan terbesar adalah Kota Semarang. (OL-3)