Lima Provinsi Terbaik Cegah Korupsi

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menobatkan lima provinsi dengan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terbaik nasional. Lima provinsi itu ialah Jawa Tengah, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penobatan dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) 2019 di Kota Surakarta, Jawa Tengah, kemarin.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan lima provinsi tersebut dinilai memiliki inovasi yang baik dan efektif untuk mencegah korupsi. Jawa Tengah dengan sistem informasi manajemen pengawasan online, Gorontalo memiliki sistem informasi risk management dan risk base internal.

Adapun Jawa Timur memiliki sistem kawal desa melalui pengawasan, Jawa Barat dengan sistem pelayanan konsultasi dan pengaduan. Serta Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sistem perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ditemui seusai acara pembukaan mengaku senang atas penobatan tersebut. Itu berarti inovasi yang dilakukan mulai menunjukkan hasil.

Namun, dia meminta seluruh jajarannya tidak berpuas diri. Justru ini merupakan tantangan untuk membuktikan komitmen Jawa Tengah dalam pencegahan korupsi. "Ini sekaligus menunjukkan komitmen kami mulai diuji," katanya.

Ganjar mengusulkan supaya inovasi yang dilakukan lima provinsi itu dihimpun Kemendagri, dan dijadikan sistem standar pencegahan korupsi untuk diterapkan di tiap kabupaten dan kota.

"Saya usulkan yang terbaik-terbaik ini dikumpulkan jadi satu di Kementerian, suruh seluruh daerah melaksanakan sehingga semua memiliki standar yang sama. Mudah-mudahan ini menginspirasi daerah lain untuk berkomitmen mencegah korupsi," tegasnya.

Aplikasi Siskeudes

Sementara itu, semua desa di Jawa Barat (Jabar) sudah menginstal sistem keuangan desa (Siskeudes) yang merupakan aplikasi untuk mempermudah laporan penggunaan keuangan desa.

"Di Jabar yang berjumlah 5.432 desa, semua sudah menginstal aplikasi Siskeudes dalam pelaporannya. Nah, untuk peng-aplikasiannya sedang kami cek. Mudah-mudahan sih 100% penatausahaannya sudah dilakukan," terang Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jabar, Mulyana, seusai menghadiri kegiatan workshop implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan sistem Siskeudes di Gedung Assakinah Kabupaten Cianjur, Jabar, kemarin.

Mulyana menuturkan Siskeudes merupakan sebuah aplikasi yang akan mempemudah bentuk pelaporan keuangan. Namun, untuk mengimplementasikannya perlu perangkat pendukung seperti komputer atau laptop serta operator yang paham dan menguasai akuntansi.

"Ini akan sangat memudahkan. Insya Allah kalau semua desa menggunakan Siskeudes, mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, sampai kepada pertanggungjawaban, itu akan terkendali," jelasnya.

BPKP sendiri memiliki dua fungsi dan peran pada pengelolaan keuangan desa. Pertama sebagai lembaga penilaian dan kedua sebagai lembaga konsultasi.

"Kegiatan di Cianjur ini berkaitan dengan consulting. Ini dalam rangka pencegahan, bagaimana pengelolaan keuangan di desa bisa terkelola baik dengan menggunakan sistem sederhana dan dioperasionalkan perangkat desa yang ada," jelas Mulyana.(BB/X-10)