Selasa 24 September 2019, 18:25 WIB

Tolak Hasil Kajian Pusat, Gubernur NTT Tetap Tutup Pulau Komodo

Palce Amalo | Nusantara
Tolak Hasil Kajian Pusat, Gubernur NTT Tetap Tutup Pulau Komodo

ANTARA
Dua ekor Komodo (Veranus Komodoensis) berkeliaran di Pulau Komodo

 

GUBERNUR Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat menegaskan Pulau Komodo yang berada di Taman Nasional Komodo (TNK) Kabupaten Manggarai Barat tetap ditutup.

Penutupan Pulau Komodo direncanakan mulai Januari 2020, berlangsung selama satu tahun, dan hanya untuk tujuan konservasi. Sedangkan pulau-pulau lainnya di kawasan itu yang juga terdapat satwa purba komodo (Veranus Komodoensis) tidak ditutup.

Penegasan itu disampaikan Laiskodat lewat Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT, Marius Jelamu, di Kupang, Selasa (24/9).

Laiskodat juga menolak laporan Tim Terpadu Pengkajian Pengelolaan Taman Nasional Komodo sebagai Kawasan Tujuan Wisata Alam Ekslusif yang dibentuk Kementarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH). Salah satu rekomendasi tim tersebut ialah Pulau Komodo tidak perlu ditutup, karena tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar penutupan, ditinjau dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi.


Baca juga: Tokoh Lintas Agama se Flores-Lembata Sepakat Jaga Harmonisasi


"Hasil kajian itu tidak menyingung pemburuan liar yang tak henti, kerusakan ekosistem, ada sungai yang hilang, penebangan pohon oleh
masyarakat, dan kebakaran," kata Marius.

Tim bentukan Kementerian LHK itu juga tidak berkoordinasi dengan pemerintah NTT. Marius membenarkan Pulau Komodo di TNK Komodo adalah kewenangan pemerintah pusat, namun, degradasi komodo dan persoalan lainnya yang di pulau tersebut perlu dikritisi, karena selain sebagai kepala daerah, gubernur juga adalah wakil pemerintah pusat di daerah.

"Ketika kewenangan itu tidak dilakukan secara optimal, itu wajib dikritisi," jelasnya.

Menurutnya, wali kota atau bupati pun bisa melayangkan kritik terhadap gubernur, misalnya kata Marius, ada jalan provinsi di wilayah kabupaten yang rusak, tetapi tidak diperbaiki oleh pemerintah provinsi.

Terkait rekomendasi dari tim tersebut, Marius mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memberikan respons.

"Akan dibicarakan lebih detail," ujarnya. (OL-1)

Baca Juga

MI/Kristiadi

Hujan dan Angin Kencang Rusak Puluhan Rumah di Tasikmalaya

👤Kristiadi 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 07:40 WIB
Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi Jumat (22/1) petang menyebabkan puluhan rumah di Kampung Pasir, Kelurahan Sukajaya,...
ANTARA FOTO/Muhammad Nova/Bay

Protokol Kesehatan di Lokasi Pengungsian Diperketat

👤Denny Susanto 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 07:19 WIB
Bencana banjir yang melanda 11 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan memunculkan kekhawatiran terjadinya lonjakan kasus...
MI/Djoko Sardjono

Kasus Covid-19 Bertambah, Kecamatan Juwiring Terbanyak

👤Djoko Sardjono 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 07:15 WIB
Kasus covid-19 di Klaten, Jawa Tengah, Jumat (22/1), bertambah 53 orang terkonfirmasi positif. Namun, kali ini sebanyak 31 pasien...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya