Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM gabungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil menggagalkan aksi perburuan liar bersenjata di kawasan konservasi Taman Nasional (TN) Komodo, Nusa Tenggara Timur. Operasi penegakan hukum tersebut bahkan diwarnai kontak senjata antara petugas dan kelompok pemburu liar.
Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Kemenhut, Aswin Bangun, menjelaskan bahwa peristiwa bermula pada Minggu (14/12) sekitar pukul 02.30 WITA. Saat itu, tim gabungan mendeteksi sebuah kapal kayu mencurigakan di perairan Loh Serikaya, Pulau Komodo, yang diduga membawa pemburu satwa dilindungi.
“Saat dilakukan upaya penghentian dan pemeriksaan, kapal tersebut tidak mengindahkan peringatan dan justru melarikan diri. Pelaku bahkan melakukan perlawanan bersenjata dengan menembaki tim,” ujar Aswin dalam keterangan resmi, Kamis (18/12).
Tim gabungan yang terdiri dari Balai Gakkumhut Kemenhut, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Ditpolairud Polda NTT, Satreskrim Polres Manggarai Barat, serta Balai TN Komodo kemudian melakukan tindakan terukur. Personel memberikan tembakan peringatan untuk menghentikan perlawanan dan mencegah jatuhnya korban jiwa.
Namun, kelompok pemburu tetap melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri hingga ke perairan Selat Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Karena situasi dinilai membahayakan, petugas melumpuhkan speed boat yang digunakan pelaku hingga kapal tersebut pecah dan tenggelam.
Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan tiga orang yang diduga kuat terlibat dalam perburuan liar. Sementara itu, lima orang lainnya masih dalam pengejaran, termasuk pimpinan kelompok berinisial MS yang diketahui merupakan residivis kasus perburuan liar dan telah lama menjadi target operasi Ditjen Gakkum Kemenhut.
Dalam penyisiran lanjutan di lokasi kejadian, tim menemukan sejumlah barang bukti, antara lain bangkai rusa timor, satwa kunci dalam ekosistem TN Komodo, senjata api rakitan, amunisi, serta senjata tajam.
Aswin menegaskan, tindakan tegas ini merupakan komitmen Kemenhut bersama aparat penegak hukum untuk menjaga kawasan konservasi dari aktivitas ilegal yang mengancam kelestarian satwa dilindungi. “Kami tidak akan mentolerir segala bentuk perburuan liar, terlebih yang dilakukan secara bersenjata dan membahayakan keselamatan petugas,” pungkasnya. (M-3)
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau mengambil langkah cepat dalam menindaklanjuti dugaan perburuan gajah sumatra.
Indonesia menegaskan komitmen dalam melindungi keanekaragaman hayati dunia melalui penguatan hutan adat, perlindungan satwa liar, dan pemberantasan kejahatan satwa.
Kementerian Kehutanan mengintensifkan upaya tersebut untuk mendukung pemulihan lingkungan sekaligus pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak.
Kejaksaan Agung mendatangi Dirjen Planologi Kemenhut untuk pencocokan data perubahan fungsi hutan lindung. Kejagung dan Kemenhut tegaskan bukan penggeledahan.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) mengoptimalkan pemanfaatan kayu gelondongan yang hanyut saat bencana banjir bandang di Sumatra.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) melanjutkan upaya penanganan kayu gelondongan sisa bencana Sumatra, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatra Utara.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved