Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KEJAKSAAN Negeri Lembata, Nusa Tenggara Timur, tengah mempelajari berkas permintaan Pemerintah Kabupaten Lembata untuk terlibat dalam mengawasi pembangunan GOR di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.
Permintaan mengawasi pembangunan GOR adalah salah satu dari Empat Permintaan yang sudah diajukan Pemkab Lembata kepada Kejari selaku koordinator Tim Pengawal dan Pengaman pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) di wilayah tersebut.
Kasiintel Kejari Lembata, Devi Eko Istiawan, kepada Media Indonesia, Rabu (18/9), mengatakan, menurut aturan, keterlibatan TP4D adalah pada pengawasan proyek strategis nasional, tetapi di Lembata belum ada proyek strategis nasional yang sedang dibangun.
Meskipun begitu, pihaknya telah menerima empat permintaan dari Pemkab Lembata untuk terlibat mengawasi pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, di samping pembangunan jalan, proyek DAK, dan sejumlah puskesmas.
"Proyek GOR dikerjakan dengan sistem multiyears, dalam jangka waktu 3 tahun, dengan nilai kontrak Rp32 miliar. Sampai saat ini kami sebagai TP4D masih mempelajari, sambil menanti pengaduan adanya kendala yuridis yang ditemui dalam pembangunan GOR ini," ujar Devi Eko, Rabu.
Baca juga: Elpiji Meledak, Tiga Rumah di Bojonegoro Terbakar
Kasiintel Kejari Lembata menambahkan, pihaknya menerima permintaan sekitar bulan lalu, Agustus, kemudian dilakukan pemaparan, pada saat itu belum proses lelang, sehingga pihak Kejari akan minta untuk pemaparan kembali setelah selsai proses lelang dan mulai pelaksanaan, agar lebih jelas pihaknya dalam memutuskan untuk memberi pengawalan dan pengamanan dari aspek yuridis.
"Iya kami harus lakukan koordinasi dulu bersama pihak-pihak pelaksana untuk pemaparan lanjutan terkait proyek tersebut, dari sisi perencanaan hingga pelaksanaannya, sistem pembayaran, dan lain-lain," ujar Devi Eko.
Sementara itu, Kepala Kejari Lembata (Kajari) Lembata, Aluwi, menegaskan, pihaknya berkomitmen membantu Pemkab Lembata untuk mempercepat proses pembangunan guna menyerap anggaran yang sudah dialokasikan negara.
"Kita prinsipnya selalu siap memberikan pendapat yuridis, tetapi kita pelajari lebih dahulu permintaan yang diserahkan Pemda Lembata pekan lalu. Setelah itu kita akan putuskan model pengawasan pada proses pembangunan GOR di Lembata," ujar Kajari Lembata. (OL-1)
Masuknya TNI dalam ranah penyidikan hukum pidana umum dalan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Pasal 20 Ayat (2) RKUHAP berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer.
WAKIL Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Kejaksaan segera mengeksekusi Silfester Matutina, yang telah divonis bersalah dalam kasus pencemaran nama baik.
Selain untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga, pasar murah juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Lahir ke-80 Kejaksaan.
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
UNIVERSITAS Teknologi Bandung (UTB) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan mendorong dosen melanjutkan pendidikan dan kuliah ke luar negeri.
Dengan pembaruan pendidikan, tokoh terdidik seperti Soekarno dan Sutan Sjahrir lahir dan menjadi pelita bagi masyarakatnya.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
Pelantikan PP ISNU ini juga dimaknai sebagai langkah awal menuju tata kelola publik yang lebih transparan dan berkeadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved