Pemerintah All Out

SESAAT sebelum terbang meninjau titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Merbau, Kabupaten Pelalawan, Riau, kemarin, Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah mengerahkan segala upaya untuk menangani bencana.

"Semua usaha dilakukan, di darat (pe-madaman) sudah. Tambahan pasukan saya perintahkan. Kemarin datang total 5.600 (orang)," kata Jokowi yang didam-pingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Pangkalan TNI-AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.

Selain itu, aparat di lapangan terus menyiapkan water bombing ke lokasi karhutla. Sebanyak 52 pesawat dike-rahkan untuk melakukan penyiraman dari udara.

"Ini mau berangkat (pesawat penyemai) hujan buatan. Jumat (13/9) kita sudah perintahkan dan alhamdulillah saat itu di Indragiri Hilir turun hujan."

Hingga Minggu (15/9), luas area karhutla tercatat 328.724 hektare, yakni 239.161 hektare di atas tanah mineral dan 89.563 hektare di lahan gambut khususnya di Sumatra dan Kalimantan.

Meskipun pemadaman karhutla dilakukan maksimal, sebaran api telanjur membesar dan meluas. Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan langkah terbaik ialah mencegah agar titik api tidak semakin meluas.

  ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meninjau penanganan kebakaran lahan.

"Sebaiknya satu titik api satu (terdeteksi) langsung padamkan. Itu yang benar. Saya mengimbau berbagai pihak tidak membakar lahan gambut maupun hutan yang dapat memicu karhutla. Upaya hukum sudah kita lakukan. Ada tindakan tegas," ujar Jokowi.

Sepulang dari peninjauan di Desa Merbau, Jokowi menduga karhutla di daerah itu sengaja dilakukan dan terorganisasi.

"Kalau melihat luasannya besar sekali, ini terorganisasi. Sudah ditangani Polri dan KLHK. Kita lihat ini terorganisasi atau memang rakyat ingin berkebun."

Perusahaan asing

Terkait sanksi tegas terhadap pelaku karhutla, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani, menuturkan pihaknya telah menetapkan lima perusahaan sebagai tersangka.

Kelima perusahaan itu ialah PT SKM, PT ABP, dan PT AER di Kalimantan Barat, serta PT KS dan PT IFP di Kalimantan Tengah.

"Kami masih menyelidiki 44 perusahaan lain, ada yang dimiliki asing," ungkap Rasio melalui pesan singkat.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyebutkan lima pemegang konsesi milik asing yang terbakar lahannya itu berada di Kalimantan dan Riau. Satu perusahaan Singapura di Riau dan empat perusahaan Malaysia di Kalimantan Barat.

Empat lahan konsesi di Kalimantan Barat itu milik PT Sukses Karya Hutani dan PT Rafi Kamajaya Abadi dari Malaysia. Lalu PT Hutan Ketapang Industri dan PT Setia Agro Mandiri dari Singapura.

Adapun di Riau, lahan konsesi PT Adei Plantation and Industri asal Malaysia sudah disegel Kementerian LHK.

Sebelumnya, Senin (16/9), Kementerian LHK menyegel 48 lahan milik perusahaan pemegang konsesi dan satu lahan perseorangan dengan luas total sekitar 8.000 hektare di Sumatra dan Kalimantan (Media Indonesia, 17/9).

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, mengapresiasi pemerintah yang menindak tegas perusahaan yang membuka lahan gambut dengan cara membakar. "Banyak perusahaan menya-lahi izin. Izinnya 5.000 hektare, tetapi digarap 50.000 hektare. Penyebab karhutla selama ini 90% karena pembukaan lahan, deforestasi, perusakan, dan faktor alam," tandas Andi. (Tim/X-3)