Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
LEBIH dari 15 ribu kendaraan di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga kini masih menunggak pajak. Sehingga berdampak pada PAD yang baru mencapai 62%. Data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur menyebutkan mayoritas penunggak pajak adalah kendaraan roda dua berplat hitam.
Kepala UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTT wilayah Kabupaten Flotim, Rosalina Kalumata, saat dikonfirmasi Selasa (3/9) mengakui petugas cukup kewalahan karena masih banyak kendaraan yang belum membayar pajak. Sehingga petugas bersama tim lantas polres dan samsat meningkatkan operasi tilang di jalan-jalan untuk mengecek kendaraan yang berkeliaran.
"Memang cukup berat, karena masih banyak kendaraan yang menunggak pajak. Jumlahnya mencapai 15.231 kendaraan. Dari target kami sebanyak 26.679 kendaraan, ternyata baru terealisasi sebanyak 11.445. Jadi sekitar 15.231 kendaraan yang masih menunggak, dan paling banyak adalah kendaraan jenis roda dua berplat hitam yang berjumlah sekitar 13.653 kendaraan," jelas Rosalina, Selasa (3/9).
Adapun jenis kendaran yang menunggak pajak berdasarkan rinciannya yaitu, kendaraan roda dua plat hitam sebanyak 13.653, kendaraan roda dua plat merah sebanyak 542, kendaraan roda empat plat kuning sebanyak 613, kendaraan roda empat plat hitam sebanyak 344, dan 79 kendaraan roda empat plat merah.
baca juga: Tidak Ada Vaksin, Korban Gigitan Anjing Rabies Meninggal
"Target kami untuk PAD ini sebesar Rp14 miliar lebih. Dan saat ini baru 62% atau sekitar Rp8 miliar lebih yang sudah masuk. Sisanya akan kami kejar selama kurang lebih 4 bulan ini. Tahun lalu PAD terealisasi 100% dengan target Rp12 miliar. Tahun ini dinaikkan menjadi Rp14 miliar," pungkasnya,
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Center of Economic And Law Studies (Celios) baru-baru ini menerbitkan kajian berjudul Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang.
Bupati mengakui masih banyak kekurangan dalam memimpin daerah dan berjanji akan terus belajar serta mendengarkan aspirasi warga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Namun, potensi ini hanya akan optimal jika didukung komitmen bersama dalam pengawasan, peningkatan kepatuhan, dan tata kelola yang transparan.
Integrasi ini sebagai solusi atas permasalahan administrasi pertanahan dan perpajakan yang selama ini berjalan terpisah.
Ayep Zaki menegaskan peningkatan PAD bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mandiri secara fiskal.
Ayep Zaki juga ingin menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf, sejalan dengan program kerjanya bersama Wakil Wali Kota terpilih, Bobby Maulana.
Ayep Zaki akan bekerja sama dengan seluruh kedinasan yang punya kemampuan menaikkan PAD.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved