Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KEKERINGAN yang melanda wilayah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, menyebabkan ribuan hektare lahan pertanian mengalami penurunan kualitas produksi. Penurunan produksi pada lahan pertanian tersebut terjadi pada jenis tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan milik petani.
Selain itu, dampak kekeringan pun memicu peningkatan hama penyakit. Adapun stok pangan di tingkat petani, hingga saat ini masih mencukupi walau diprediksi tidak mampu bertahan hingga musim tanam kali berikut.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Lembata drh Mathias Beyeng mengatakan dampak kekeringan di sektor pertanian adalah penurunan kualitas produksi pada tanaman hortikultura atau sayur-sayuran, karena diserang hama jenis ulat.
Baca juga: Daerah Konsentrasi Atasi Kekeringan
Peningkatan serangan hama tersebut terjadi pada 152 ha lahan basah di Lembata. Sedangkan untuk tanaman perkebunan hingga saat ini terpantau mengalami penurunan produksi.
"Pada bulan Desember hingga April, petani terutama lahan kering memanen hasil, sedangkan pada bulan Juli hingga Agustus para petani lahan kering tidak bekerja. Stok pangan dari hasil bertani masih cukup tetapi dipastikan tidak dapat bertahan sampai musim tanam berikutnya," ujar Mathias Beyeng kepada Media Indonesia, Jumat (23/8).
Pemda Mulai Perluas Lahan Basah
SIKLUS tahunan kekeringan yang terus terjadi di Lembata mendorong pemerintah setempat terus memperluas pertanian lahan basah. Sejauh ini, hanya ada 150 ha lahan basah yang terus berproduksi selama musim kemarau, meski mengalami penurunan kualitas.
"Saat ini, Dinas Pertanian sedang mencetak 17 ha sawah baru yakni di Desa Atanila, di Kecamatan Atadei dan di wilayah Desa Aliuroba. Kami kerjakan dengan menggunakan anggaran APBD II dengan biaya 1 ha Rp25 juta. Sehingga biaya dikeluarkan APBD II untuk 17 ha sawah baru itu senilai Rp425 juta," tutur Mathias yang biasa disapa Manto.
Selain itu, pihaknya sedang mempersiapkan lahan untuk menghadapi musim tanam berikutnya.
"Persiapan lahan baru untuk musim tanam kali berikut adalah bajak gratis 700 ha di 8 Kecamatan. Kami juga sedang mempersiapkan 70 ha lahan untuk ditanami pada musim tanam mendatang," tukasnya.(OL-5).
PRODUKSI gabah kering giling (GKG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang 2025 hampir menembus angka 1 juta ton. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan ketahanan pangan.
SEBUAH kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas Jalan Trans Flores, tepatnya di Kampung Roe, Desa Cunca Lolos, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain Minyakita, tim juga menemukan harga cabai rawit Rp75.000/kg, bawang merah Rp40.000/kg, bawang putih Rp45.000/kg, daging sapi Rp105.000/kg, daging ayam Rp40.000/kg.
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Perlindungan satwa adalah bagian tak terpisahkan dari mitigasi bencana dan keseimbangan ekosistem.
Sejak 2019, Faris terjun ke NTT untuk melakukan misi sosial dalam penanganan masalah kesehatan di daerah itu.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Pemanfaatan kacang hijau untuk mengatasi stunting dinilai sangat relevan karena aksesnya yang mudah, harga terjangkau, serta kandungan gizi yang tinggi.
Salah satu media daring yang berfokus pada pemberitaan agribisnis, yakni Panen News merayakan hari jadinya yang ke-6 dengan menggelar Panen Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Peneliti ungkap Suku Asli Amerika telah menyebarkan kentang liar melintasi wilayah Four Corners sejak 10.000 tahun silam, jauh sebelum era pertanian dimulai.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk berhati-hati dalam menyusun tata kelola pangan 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved