Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo bakal meninjau panen garam di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (21/8). Ini merupakan panen garam perdana di Kupang.
"Akan mengadakan panen garam di sini. Berikutnya beliau (Presiden) akan menuju ke waduk," kata Konsultan Ahli Garam PT Livestock, Ali Mahdi, di Tambak Garan Nunkurus, Rabu (21/8).
Ali mengatakan panen garam hari ini mencapai 300-400 ton. Namun, ia memperkirakan hasil panen keseluruhan mencapai 500 ton.
Tambak Garam Nunkurus memiliki luas mencapai sekitar 600 hektare. Dalam setahun, tambak ini bisa memproduksi 60 ribu hingga 75 ribu ton garam.
Baca juga: Menhub Cek Kesiapan Pelabuhan Tenau Jelang Kunjungan Presiden
"Tergantung rentang iklim kemarau," kata dia.
Selain itu, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana dijadwalkan menyerahkan sertifikat hak tanah bagi masyarakat di Kantor Bupati Kupang. Presiden juga diagendakan meninjau Pelabuhan Tenau, Kota Kupang.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak. Kemudian, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dan Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Basuki Nugroho turut mendamping Presiden dalam kunjungan kerja ke NTT. (Medcom/OL-2)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved