Wali Kota Malang Bantah Pernyataan Pulangkan Mahasiswa Papua

WALI Kota Malang, Jawa Timur, Sutiaji, menyatakan tidak pernah membuat pernyataan memulangkan mahasiswa Papua yang berkuliah di Malang. Ia pun meminta maaf atas terjadinya bentrok antara mahasiswa Papua dengan warga.

"Kami tidak pernah membuat statment yang berkaitan dengan adanya pemulangan atau sebagainya," tegas Sutiaji kepada wartawan di ruang kerja Wali Kota Malang, Senin (19/8).

Ia menjelaskan, warga Papua baik yang kuliah di sejumlah perguruan tinggi maupun bekerja di Malang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Mereka sepatutnya mendapatkan perlakuan baik yang sama dengan WNI lainnya. Bahkan, Pemerintah Kota Malang harus memberikan pengayoman dan perlindungan kepada warga Papua maupun warga negara lain yang berada di Malang.

Menurutnya, Kota Malang merupakan bagian dari Indonesia yang dipahami sebagai kebhinekaan. Karena itu, semua warga negara harus mendapatkan perlindungan.

"Saudara-saudara kita dari Papua sudah memberikan kontribusi tidak sedikit bagi Kota Malang. Jangankan dia yang sudah menjadi warga negara kita, warga negara seluruh dunia pun boleh mencari ilmu di sini," tuturnya.

Baca juga: Polisi Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Redam Kerusuhan Manokwari

Sekali lagi, Sutiaji menekankan Pemkot Malang tidak pernah melarang siapa pun untuk tinggal di Malang. Bahkan, pihaknya tidak pernah membuat pernyataan bakal ada pemulangan dan lain sebagainya.

Adapun soal bentrokan antara mahasiswa Papua yang sedang menggelar unjuk rasa dengan warga, lanjutnya, kejadian itu semula di luar pengetahuan Pemkot Malang.

"Atas nama Pemkot saya mohon maaf sebesar-besarnya, itu di luar sepengetahuan kami," ucapnya.

Akan tetapi setelah peristiwa bentrokan itu, Sutiaji sudah mengumpulkan kelompok masyarakat sembari menjelaskan siapa pun boleh menyampaikan pendapat. Yang disayangkan Sutiaji ialah saat mahasiswa Papua bergerak jalan kaki dari Stadion Gajayana menuju Balai Kota Malang, kemudian terjadi bentrokan dengan warga.

Kericuhan terjadi mulai Jalan Basuki Rahmat Malang lalu bentrokan merembet sampai di Jalan Kaharupan. Bagi Sutiaji, mahasiswa yang menyampaikan pendapat itu sah.

Persoalan materi yang disampaikan dalam demo tersebut bukan urusan Pemkot Malang. Yang jelas, Pemkot Malang sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan.

Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) semula menggelar demo pada Kamis (15/8). Mereka memulai aksi dari Stadion Gajayana Malang sekitar pukul 09.00 WIB.

Setelah itu, mereka berjalan kaki ke arah Balai Kota Malang. Demo itu sempat membuat macet lalu lintas, apalagi saat itu bersamaan dengan laga Arema menjamu Persebaya.

Sejumlah pengguna jalan merasa jengkel karena sepanjang Jalan Semeru dan Jalan Basuki Rahmat tiap harinya sudah terjadi kepadatan kendaraan bermotor, apalagi ditambah ada demo.

Saat mahasiswa Papua sampai di Jalan Kahuripan, mereka diadang oleh warga sehingga terjadi bentrokan. Mahasiswa membalas dengan melemparkan batu. Peristiwa itu mengakibatkan beberapa orang mengalami korban luka dari mahasiswa, warga dan polisi.(OL-5)