Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DANA desa yang dikucurkan setiap tahun telah membuat desa-desa menggeliat dengan ditunjukkan dengan perbaikan dan pembenahan infastruktur di desa secara bertahap dan bergerak maju. Dana desa juga tekah terbukti menjadi penggerak perekonomian dengan membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Perangkat dan warga desa memanfaatkan dana sebesar Rp1 miliar per desa untuk dengan menggali potensi yang ada di desa masing-masing. Dengan memanfaatkan dana desa tersebut, perekonomian bergerak dan kesejahteran masyarakat desanya juga turut meningkat. .
Di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), dana desa telah memacu pertumbuhan desa wisata. Dari 35 kabupaten dan kota di wilayah Jateng, tercatat 229 desa yang telah menjadi desa wisata. Berharap dana desa akan terus meningkatkan jumlah desa wisata dan ditargetkan 500 desa wisata di wilayah provinsi yang kini memiliki populasi 34.257.865 jiwa.
Potensi desa wisata masih cukup besar di Jateng. Bahkan, Jateng dengan memiliki 750 kelurahan dan 7.809 desa yang tersevar di 547 kecamatan memiliki pengembangan desa witasa yang bisa menjadi destinasi para wisatawan lokal, nasional, dan mancanegara,
Potensi alam yang menjadi kekuatan menjadi desa wisata dengan mengandalkan keindahan daerah pegununga, lembah, pantai, hutan, serta keanekaragaman flora dan fauna. Tak hanya itu, sejumlah desa memiliki potensi lain seperti kerajinan, kuliner, dan jasa yang bisa menjadi aset yang ditawarkan kepada para wisatawan. .
Warga Dusun Gertas, Desa Brongkol, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, dengan potensi alam di daerah pegunungan, warga menanfaatkan potensi alam pemandangan dengan udara dingin di puncak lereng Gunung Kelir di desa tersebut untuk menarik wisatawan.
"Tiga tahun lalu, di sini hanya ada petani menggarap perkebunan kopi, sayuran dan buah durian yang hasil panennya dijual keluar ke desa lain," kata
Sukarmin, warga Desa Brongkol, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang.
Untuk menjadi desa wisata yang unggul, Sukarmin mengatakan warga Desa Brongkol mulai merintis membuat pendopo, pos istirahat, lokasi kemping dan gardu pandang di puncak. Jalan setapak dengan luas 50 cm telah dilebarkan menjadi 3 meter sehingga kendaraan roda dua bisa ke pos 5 tak jauh dari lokasi utama wisata.
Dari setiap wisata, pengelola desa wisata mengenakan tarif retribusi Rp5.000-7.000 per orang. Untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan yang datang, warga setempat membangun warung, kedai, dan menjajakan kopi produk lokal dengan merek 'Kopi Bubuk Kelir'.
"Dulu warga jual hasil panen kopi begitu saja, tapi sekarang jual setelah diolah jadi bubuk harganya jadi lebih tinggi dan memberikan keuntungan
lebih besar," tambah Sukarmin.
Dalam pengembangan desa wisata di Desa Bicak, Kecamatan Todanan, Blora, para pemuda setempat dilibatkan. Mereka diberdayakan dengan mengubah Bukit Cengklik yang sebelumnya tandus menjadi tempat wisata yang menarik dan hijau.
Di atas Bukit Cengklik dibangun sejumlah fasilitas pendukung. Para pemuda desa setempat diberi pekerjaan membangun jalan menuju ke puncak para pengunjung lebih mudah mendaki. Para pemuda juga dididik membuat suvenir dan menampilkan seni tradisional untuk menghibur para wisatawan.
"Para pemuda di sini sebelumnya banyak menganggur atau bekerja kasar di luar, tapi sekarang di desa sendiri mereka bisa bekerja baik berjualan
makanan, sovenir atau berkesenian, dari parkir saja setiap hari rata-rata menghasilkan Rp1 juta-Rp1,4 juta per hari yang dikelola untuk desa dan para
pemuda yang bekerja di sini," ujar Wahyono,24, seorang pemuda setempat.
Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jawa Tengah Sinoeng Nugroho Rachmadi tumbuh kembangnya desa wisata yang ditargetkan capai 500 desa itu selain akan merubah prilaku warga juga akan menumbuhkan perekonomian serta menciprakan lapangan kerja.
"Saat ini di Jawa Tengah terdapat 229 desa wisata, tapi lima tahun lagi ditargetksn akan meningkat jadi 500 desa wisata," ujar Sinoeng.
Desa wisata yang tumbuh, demikian Sinoeng, mampu memperdayakan warga di desa, katena selain meningkatkan perekonomian desa juga dapat menjadi lapangan kerja hingga pada dampaknya mampu mengurangi angka pengangguran di desa-desa
Upaya mendorong tumbuhnya desa wisata, lanjut Sinoengi, saat ini sedang disusun peraturan gubernur (Pergub) tentang desa wisata, sehingga ke depan desa-desa wisata tersebut akan disiapkan sejumlah program. Ke depan, tidak hanya pengembangan potensi desa wisata juga akan melibatkan kalangan akademisi.
Di sisi lain juga, demikian Sinoeng, juga menyangkut penganggaran dari provinsi untuk sebagai dana stimukasi yang akan meningkat setiap tahun
sesuai kondisi keuangan Provinsi Jateng.
"Tapi sebelumnta juga telah disiapkan untuk workshop dan pembinaan Rp500 juta serta sosialisasi program Sapta Pesona Rp1 miliar," imbuh Sinoeng. (OL-09)
Capaian ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir dari tahun ke tahun.
Berbagai proyek pariwisata dinilai merusak Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu, bertentangan dengan prinsip perlindungan kawasan karst.
Tokyo, Osaka, dan Sapporo masih menjadi primadona bagi wisatawan asal Indonesia saat berkunjung ke Jepang.
Dubai mencatat 17,55 juta wisatawan internasional sepanjang Januari-November 2025. Kota ini kian diminati berkat akses penerbangan, hotel beragam, dan wisata inklusif.
Data BPS mencatat lebih dari 300.000 wisatawan asal Indonesia berkunjung ke Tiongkok pada Semester I-2025, menyumbang sekitar 5,6% dari total perjalanan luar negeri WNI.
tenggelamnya kapal Putri Sakinah di Labuan Bajo, dinilai cerminan lemahnya tata kelola pelayanan publik di sektor keselamatan transportasi laut khususnya pariwisata
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved