Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeledah tiga tempat di Surabaya terkait kasus korupsi yang melibatkan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.
Tempat yang digeledah penyidik lembaga antirasywah itu ialah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, rumah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Fattah Yasin, rumah mantan Sekretaris daerah Provinsi Jatim Sukardi.
Penggeledahan dilakukan pada Rabu (7/8) malam. Rumah Fattah Yasin di Jalan Nginden Intan Tengah mendapat giliran pertama digeledah. Sejumlah personel dari Brimob Polda Jatim tampak berjaga-jaga di depan rumah Fattah.
Sedangkan beberapa petugas KPK mengeledah di dalam rumah. Pengeledahan selesai pukul 20.00 WIB. Petugas tampak membawa sejumlah berkas yang dimasukkan dalam koper.
Baca juga: Kebakaran Hutan dan Lahan di Jambi Relatif Terkendali
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati Iskak, mengatakan, pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK ini masih berkaitan dengan kasus suap pengadaan barang jasa di Kabupaten Tulungagung, Jatim.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka. Supriyono (SPR), selaku Ketua DPRD Tulungagung, ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga mengondisikan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.
Usai menggeledah rumah Fattah, penyidik KPK kemudian bergeser ke Kantor Dishub Jatim di Jalan Ahmad Yani Surabaya. Para penyidik KPK ini dilaporkan menggunakan tiga mobil Innova.
Rumah mantan Sekdaprov Jatim Sukari juga tak luput dari penggeledahan. Keduanya dianggap memiliki peran dalam proses pencarian uang BK ke Tulungagung. (OL-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Kantor Kemenag Jatim menggelar Rukyatul Hilal awal Ramadan 2026 menjelang sidang isbat awal puasa yang digelar Selasa (17/2), bertepatan dengan 29 Sya’ban 1447 H di 21 titik lokasi di Jawa Timur
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
KPK juga terus meminta media untuk memberitakan kasus korupsi, agar pejabat takut apabila ingin memakan uang rakyat.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa angka ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro.
Keberkahan Jawa Timur akan terwujud apabila seluruh masyarakat dapat menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
Selain fokus pada kemacetan, faktor keselamatan pengemudi juga menjadi prioritas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved