DPRD Kota Makassar Dukung Pelantikan Kembali Pejabat Pemkot

PENJABAT (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, melakukan pelantikan massal pejabat Pemerintah Kota Makassar di Lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (26/7).

Sebanyak 1.073 pejabat ini dilantik kembali setelah dimutasi oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto di akhir masa jabatannya.

Pelantikan kembali para pejabat di lingkungan Pemkot Makassar mendapat dukungan DPRD Kota Makassar. Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Demokrat, Basdir, mengatakan, langkah yang diambil oleh Pj Wali Kota Makassar sangat tepat.

"Saya rasa langkah yang diambil Pak Iqbal sudah tepat dan kami dukung itu sehingga aparatur Kota Makassar dapat kembali untuk fokus bekerja dan mengakhiri polemik yang ada," ujar Basdir.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah mengeluarkan surat rekomendasi khusus bagi pejabat Kota Makassar yang dilantik selama periode 4 Juni hingga 8 Mei 2019.

Menurutnya, mutasi yang dilakukan oleh Wali Kota sebelumnya di akhir masa jabatannya sangat berbau politis.

Baca juga: Warga Jerman Dicokok Polisi Medan terkait Kasus Ganja

"Dia (Danny Pomanto) melakukan mutasi terhadap seluruh pejabat yang secara vulgar tidak mendukungnya, ini sangat bernuansa politis. Sehingga mutasinya menabrak berbagai aturan yang ada, tanpa melihat prestasi dan kinerja pejabat yang bersangkutan," tegas Basdir.

Ia mengatakan sejak awal DPRD Kota Makassar telah melakukan protes terkait mutasi yang terjadi di lingkungan Pemkot Makassar.

Namun, protes tersebut tidak digubris oleh Danny Pomanto selaku Wali Kota pada saat itu.

Basdir berharap para pejabat yang telah dilantik kembali ini dapat menunjukkan kinerja yang baik demi perkembangan Kota Makassar.

"Tunjukkan dan buktikan kepada masyarakat Makassar para pejabat yang dilantik ini memang layak dan mampu untuk berada di posisi mereka melalui kerja keras," tegas Basdir.

Pelantikan kembali pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar berdasarkan surat Plt. Ditjen Otoda Kemendagri RI Nomor 019.3/3692/OTDA tanggal 12 Juli 2019 dan Surat Ketua KASN Nomor B-2237/KASN/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Rekomendasi Penataan Pejabat/Jabatan ASN di Pemkot Makassar.

Dengan dianulirnya SK mutasi berarti semua perpindahan pejabat yang ada dianggap tidak sah. (RO/OL-1)