BNPB Minta Polisi Tindak Pembakar Lahan Riau

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo, meminta kepolisian untuk menindak tegas para  pembakar hutan dan lahan. Pasalnya, sekitar 99% kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disebabkan oleh ulah manusia.

"Kami minta polisi untuk melakukan penegakan hukum bagi pembakar hutan dan lahan," kata Doni di sela-sela kegiatan tatap muka dan apel siaga 1.000 personel TNI untuk bantuan Karhutla Riau di Pekanbaru, Rabu (10/7).

Dijelaskannya, langkah penindakan hukum merupakan opsi terakhir yang harus dilakukan penegak hukum setelah upaya edukasi, imbauan, dan penyadaran kepada seluruh komponen terkait baik itu pemerintah, masyarakat, dan perusahaan sudah dilakukan.

Pasalnya, berapa pun banyaknya biaya dikeluarkan negara untuk menangani karhutla tetapi tidak ada kesadaran dari manusia dan penegakan hukum maka semua menjadi sia-sia belaka.

"Kami minta ada upaya efektif untuk pencegahan dan penegakan hukum ini," tegas Doni.

Dia menambahkan, untuk upaya antisipasi Karhutla Riau pada 2019, pihaknya akan memberikan honor sebesar Rp145 ribu per hari kepada 1.512 personel gabungan yang terdiri atas 1.000 TNI, 205 Polri, pemuka masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, dan wartawan. Mereka akan turun ke lapangan dan bertugas melakukan edukasi dan imbauan untuk mencegah aksi pembakaran kawasan hutan dan lahan di Riau.

Baca juga: Ratusan Rumah di Palembang Terbakar Diduga akibat Ledakan Kompor

Dana bantuan berupa honor bagi petugas itu juga digelontorkan BNPB untuk setiap daerah yang telah menetapkan status siaga karhutla. Adapun sejauh ini sejumlah daerah yang menetapkan status siaga Karhutla yaitu Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

"Kami akan berikan (uang) itu setiap hari," ungkapnya.
 
Sementara Wakil Komandan Satgas Siaga Darurat Karhutla Riau, Edwar Sanger, mengatakan, luas lahan yang terbakar di Riau saat ini mencapai 3.432,89 hektare. Dengan rincian Rokan Hulu 2 ha, Rokan Hilir 705.25 ha, Dumai 272.75 ha, Bengkalis 1.435.83 ha, Meranti 232.7 ha, Siak 372.85 ha, Pekanbaru 46.51 ha, Kampar 64.9 ha, Pelalawan 103 ha, Indragiri Hulu seluas 72 ha, Indragiri Hilir seluas 120.1 ha, dan Kuantan Singingi seluas 5 ha.

"Karhutla Riau saat ini bertambah di Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dengan meluas sekitar 3 Ha," jelas Edwar yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau.

Adapun jumlah tersangka kasus Karhutla Riau berjumlah 16 orang. Sebanyak 6 tersangka saat ini ditahan di Rutan Polri dan 10 tersangka sudah dilimpahkan ke kejaksaan.

Sementara itu, Wakapolda Riau, Brigjen Pol Wahyu Widada, mengatakan, pihaknya berkomitmen dalam penegakan hukum meskipun pelakunya merupakan perusahaan dari sektor perkebunan dan kehutanan.

"Kami dari Polda Riau selalu komitmen dalam melaksanakan penegakan hukum karhutla," ujarnya. (OL-1)