Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mempertanyakan data riil kemajuan program rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Selatan (Kalsel). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel mengklaim luas lahan kritis di wilayah tersebut tersisa 511 ribu hektare.
Kepala Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Barito, Zainal Arifin, Senin (8/7) mengatakan Kementerian LHK telah meminta komitmen daerah untuk meng-update kondisi lahan kritis.
"Kementerian LHK meminta agar kondisi lahan kritis selalu di-update mengikuti perkembangan tata ruang dan berdasarkan hasil kegiatan rehabilitasi yang telah dilaksanakan," tuturnya.
BPDAS-HL sejauh ini mulai melakukan yground survey meliputi pengecekan luas lahan kritis dan kemajuan program rehabilitasi di lapangan termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat di tingkat tapak.
Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Kementerian LHK, Hudoyo mempertanyakan kemajuan program rehabilitasi hutan dan lahan di Kalsel. "Data lahan kritis ini harus terus diupdate dan harus benar dicek ke lapangan apakah benar ditanam, sejauh mana keberhasilannya," kata Hudoyo.
Berdasarkan data Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTK-RHL) DAS 2014, sasaran prioritas pertama kegiatan RHL pada DAS Barito seIuas 741.519 hektar. Pada 2019 ini BPDAS-HL Barito menargetkan penanaman RHL dalam rangka pemulihan DAS seluas 8.300 hektar. Jumlah itu merupakan bagian dari target pemulihan lahan kritis secara nasional seluas 206 ribu hektare.
Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq, mengklaim dalam kurun waktu tiga tahun Kalsel berhasil mengurangi luas lahan kritis dari 640.078 hektar menjadi tersisa 511.000 hektare. "Tahun ini kita menargetkan penanaman 32 ribu hektare," ujarnya.
Penurunan luas lahan kritis ini berpengaruh pada peningkatan nilai IKLH Kalsel yang naik dari 57,51 menjadi 60 dan posisinya meningkat dari peringkat 26 menjadi 19 dari 34 provinsi di Indonesia.
Pada bagian lain, Minggu (7/7), Forum Revolusi Hijau Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel dibantu Komunitas Jurnalis Pena Hijau Indonesia Forum Komunikasi Hijau Banjarmasin membagikan 1.000 bibit pohon jenis ramania, jengkol, sirsak, dan langsat kepada masyarakat di area car free day di Banjarmasin.
Wakil Ketua Pena Hijau Indonesia mendukung upaya Kementerian LHK untuk melakukan pendataan riil program rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan program tersebut (OL-09)
Studi terbaru mengungkap mikroplastik di sungai dan pesisir membawa biofilm berbahaya yang memicu resistensi antibiotik.
Setiap prosedur hemodialisis untuk mengatasi gagal ginjal membutuhkan infrastruktur, energi listrik, dan air dalam jumlah besar.
KECINTAAN Justisia Dewi pada jam tangan, dan kepeduliannya terhadap lingkungan menjadi salah satu sumber inspirasi usahanya. Ia menghadirkan Ma.ja Watch pada tahun 2021
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Robot bawah laut otonom Mako diuji di Great Barrier Reef untuk menanam benih lamun secara presisi. Teknologi ini diklaim mampu mempercepat restorasi.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat ekosistem industri halal di wilayah tersebut guna meningkatkan daya saing global industri dan UMKM.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved