Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mempertanyakan data riil kemajuan program rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Selatan (Kalsel). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel mengklaim luas lahan kritis di wilayah tersebut tersisa 511 ribu hektare.
Kepala Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Barito, Zainal Arifin, Senin (8/7) mengatakan Kementerian LHK telah meminta komitmen daerah untuk meng-update kondisi lahan kritis.
"Kementerian LHK meminta agar kondisi lahan kritis selalu di-update mengikuti perkembangan tata ruang dan berdasarkan hasil kegiatan rehabilitasi yang telah dilaksanakan," tuturnya.
BPDAS-HL sejauh ini mulai melakukan yground survey meliputi pengecekan luas lahan kritis dan kemajuan program rehabilitasi di lapangan termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat di tingkat tapak.
Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Kementerian LHK, Hudoyo mempertanyakan kemajuan program rehabilitasi hutan dan lahan di Kalsel. "Data lahan kritis ini harus terus diupdate dan harus benar dicek ke lapangan apakah benar ditanam, sejauh mana keberhasilannya," kata Hudoyo.
Berdasarkan data Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTK-RHL) DAS 2014, sasaran prioritas pertama kegiatan RHL pada DAS Barito seIuas 741.519 hektar. Pada 2019 ini BPDAS-HL Barito menargetkan penanaman RHL dalam rangka pemulihan DAS seluas 8.300 hektar. Jumlah itu merupakan bagian dari target pemulihan lahan kritis secara nasional seluas 206 ribu hektare.
Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq, mengklaim dalam kurun waktu tiga tahun Kalsel berhasil mengurangi luas lahan kritis dari 640.078 hektar menjadi tersisa 511.000 hektare. "Tahun ini kita menargetkan penanaman 32 ribu hektare," ujarnya.
Penurunan luas lahan kritis ini berpengaruh pada peningkatan nilai IKLH Kalsel yang naik dari 57,51 menjadi 60 dan posisinya meningkat dari peringkat 26 menjadi 19 dari 34 provinsi di Indonesia.
Pada bagian lain, Minggu (7/7), Forum Revolusi Hijau Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel dibantu Komunitas Jurnalis Pena Hijau Indonesia Forum Komunikasi Hijau Banjarmasin membagikan 1.000 bibit pohon jenis ramania, jengkol, sirsak, dan langsat kepada masyarakat di area car free day di Banjarmasin.
Wakil Ketua Pena Hijau Indonesia mendukung upaya Kementerian LHK untuk melakukan pendataan riil program rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan program tersebut (OL-09)
Analisis mendalam dampak penaburan Kapur Tohor (CaO) dalam modifikasi cuaca. Pelajari efek eksotermik, risiko alkalinitas, dan manfaat mitigasi bencana.
Ekoteologi tidak boleh berhenti sebagai wacana, tetapi harus menjadi perilaku nyata umat dalam kehidupan sehari-hari.
Industri kelapa sawit terus dipandang sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional,
Di luar sanksi hukum, WALHI Sumut menekankan pentingnya agenda pemulihan ekosistem yang terencana, terukur, dan melibatkan masyarakat terdampak.
Menag juga mencontohkan perilaku ramah lingkungan dalam ibadah, seperti anjuran Nabi SAW untuk berhemat air saat berwudu.
Baterai kertas umumnya menggunakan substrat berbasis selulosa, yakni kertas, sebagai struktur utama yang digabung dengan material elektroda dan elektrolit yang aman serta mudah terurai.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved