GABUNGAN Mahasiswa Manggarai Barat (GMMB) Bali mendesak Kementerian Pariwisata membatalkan rencana wisata halal di Labuan Bajo menyusul wacana yang mengemuka belakangan ini di media massa.
Menurut GMMB Bali, masuknya konsep wisata halal di Manggarai Barat (Mabar) akan menggeser kearifan lokal dan mempersempit nilai jual budata dan kekayaan alam lainnya yang merupakan aset pariwisata Mabar selama ini. Selain itu, konsep ini akan mencederai Kebinekaan yang selama ini terjalin harmonis di kalangan masyarakat.
"Masuknya konsep wisata halal di Manggarai Barat akan meneggeser kearifan budaya lokal, dengan masuknya konsep wisata halal yang diwacanakan ini akan mempersempit nilai jual budaya dan kekayaan alam lainnya yang merupakan aset pariwisata lokal Mabar selama ini. Konsep wisata halal akan mencederai kebinekaan yang selama ini terjalin harmonis di kalangan masyarakat Mabar, untuk itu kami desak Kemenpar membatalkan wacana tersebut," kata Ketua GMMB Bali, Benyamin Jumantri Ngampu, di Bali, Sabtu (11/5).
Selain meminta membatalkan progran wisata halal, GMMB Bali juga mendesak Kemenpar mengganti Direksi Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo-Flores sebab telah menimbulkan polemik dan kontroversi di tengah masyarakat.
"Kami juga mendesak Kemenpar agar mereposisi Direksi BOP Labuan Bajo-Flores karena menimbulkan polemik dan kontroversi di masyarakat," ujar Jumantri.
Desakan serupa sebelumnya disampaikan Kesatuan Mahasiswa Pelajar Komodo (KMPK) Kupang turut perihatin dengan polemik BOP Labuan Bajo-Flores.
Ketua KMPK Kupang, Kornelis Arselus Diri, mengaku mengikuti terus perkembangan polemik yang mengemuka saat ini baik di media massa maupun di media sosial.
"Sebagai Ketua KMPK Kupang saya merasa perihatin dengan polemik terkait BOP Labuan Bajo-Flores. Saya juga mengikuti terus perkembangan polemik ini baik di media massa maupun di media sosial karena ramai sekali," kata pria yang biasa disapa Nelis ini, Jumat (10/5).
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ini mendesak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) segera mengambil langkah-langkah termasuk mereposisi Direksi Badan Otorita Pelaksana yang saat ini menuai polemik dan kontroversi di tengah masyarakat.
Baca juga: Jokowi-Ma'ruf Menang 88,57% di NTT
"Untuk menghindari polemik berkepanjangan KMPK Kupang mendesak Kementerian Pariwisata agar segera mengambil langkah-langkah termasuk segera reposisi Direksi Badan Otorita Pelaksana saat karena sudah menuai polemik dan kontroversi di tengah masyarakat NTT," ujarnya.
Desakan senada juga disuarakan Gerakan Patriot Muda Nusa Tenggara Timur (Garda NTT), Jakarta yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Direksi Badan Otorita Pelaksana (BOP) Labuan Bajo-Flores.
Desakan ini disampaikan Garda NTT-Jakarta menyusul mengemukanya reaksi penolakan masyarakat terhadap Direksi BOP yang dinilai menimbulkan kontroversi.
"Garda NTT-Jakaeta meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan restrukturisasi kepengurusan Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores dan mengganti Dirut BOP Shana Fatina karena menimbulkan kontroversi dan keresahan di tengah masyarakat," kata Ketua Umum Garda NTT-Jakarta, Wilfrid Yons Ebit, melalui surat resmi yang ditandatangani Sekjen, Marlin Bato, Kamis (9/5).
Garda NTT-Jakarta juga mempertanyakan dan meminta klarifikasi proses recruitment struktur kepengurusan Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores sebab menurut informasi yang yang berkembang, proses recruitment struktur kepengurusan khususnya Direktur Utama BOP Shana Fatina diduga kental bernuansa KKN dan tidak melalui seleksi berjenjang, uji kelayakan dan kepatutan.
"Garda NTT mempertanyakan dan meminta klarifikasi proses recruitment struktur kepengurusan Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores sebab menurut informasi yang kami terima, proses recruitment struktur kepengurusan khususnya Direktur Utama BOP Shana Fatina yang diduga kental bernuansa KKN dan tidak melalui seleksi berjenjang, uji kelayakan dan kepatutan," jelas Ebit.
Selain mendesak Presiden mencopot Direksi BOP, Garda NTT-Jakarta juga secara tegas menolak label 'wisata halal' yang disosialisasikan Direktur Utama BOP Shana Fatina pada 30 April 2019 di Labuan Bajo.
"Menurut kami label wisata halal tidak sesuai dengan semangat toleransi, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan identitas budaya lokal masyarakat Flores," tegas Ebit. (RO/OL-1)
