Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2018.
Keduanya ialah Sekretaris KPU Makassar Sabri, 51, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu KPU Kota Makassar, Habibi, 39. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, mengatakan, kedua petinggi itu telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (22/4) kemarin.
Dalam keterangannya Selasa (23/4), Dicky mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi diketahui setelah pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 KPU Kota menerima dana hibah sebesar Rp60 miliar untuk penyelenggaran Pilwalkot Makassar, sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah yang ditanda tangani oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, dan Ketua KPU Makassar, Syarif Amir, saat itu.
Setelah Pilwalkot selesai, pihak Inspektorat pun melakukan pemeriksaan pada Januari 2019, dan ternyata ditemukan kekurangan kas tunai sebesar Rp5,891miliar.
Baca juga: Gubernur Lantik Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara
Pemeriksaan itu dilakukan setelah menindaklanjuti temuan Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU pada November 2018 yang menemukan kas tekor sebesar Rp5,6 miliar.
"Bahkan, dalam pelaksanaannya, juga ditemukan eencana anggaran biaya Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2018, yang tidak direalisasikan. Termasuk pungutan pajak yang tidak disetorkan ke kas negara atau daerah," sebut Dicky.
Karenanya, kedua tersangka pun diancam Pasal 2 Ayat (1) Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 9 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain dua tersangka itu, polisi juga telah memeriksa saksi dari KPU Kota Makassar sebanyak sembilan orang, 27 orang rekanan KPU.
"Dalam waktu dekat ini akan dilakuka pemberkasan, melakukan tahap I pelimpahan berkas, dilanjutkan dengan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti," tandas Dicky tanpa menyebut waktu pasti. (OL-1)
PESAWAT ATR yang hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, dipastikan merupakan pesawat patroli maritim yang disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros, Kemenhub Buka Crisis Center di Bandara Sultan Hasanuddin
TIM SAR gabungan dari TNI dan Basarnas kini memusatkan pencarian di kawasan pegunungan kars, Kecamatan Leang-leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
SEBUAH pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport dengan 11 orang di dalamnya hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1).
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini belum dapat mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026.
Bantuan tersebut disalurkan masing-masing Rp500 juta kepada Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Tanggap Darurat.
"Melalui media ini saya sampaikan teguran pada istri Wali Kota Bekasi untuk mengubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat untuk melayani," kata Dedy.
Mbak Ita dan Alwin datang terpisah. Hevearita tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.25 WIB, sementara itu, Alwin pukul 09.32 WIB.
Setelah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang, Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Nurdi menghilang.
KEMENTERIAN Dalam Negeri memfasilitasi mediasi meredam perseteruan antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna Laoly dan Wali Kota Tangerang Arief R
Perseteruan seharusnya tidak membuat Pemkot Tangerang merugikan masyarakat umum
Menkumham dan Wali Kota Tangerang akan bertemu untuk membahas perseteruan secara khusus
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved