Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) segera merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemunggutan suara ulang (PSU) pemilu 2019 di 25 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
PSU dilakukan karena berbagai persoalan seperti pemilih dari daerah lain mencoblos tanpa membawa formulir A5 atau surat pindah memilih.
Anggota Bawaslu NTT Yemris Fointua mengatakan 25 TPS yang akan coblos ulang tersebar di 14 kabupaten dan kota.
"Setelah dilakukan kajian dan memenuhi syarat, akan direkomendasikan untuk pemunggutan suara ulang (PSU)," kata Yemris kepada wartawan di Kupang, Jumat(19/4).
Menurutnya unsur-unsur yang memperkuat dilakukan PSU ialah jika TPS tempt pemilih mencoblos tersebut tidak sesuai dengan alamat yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali pemilih membawa formulir A5.
Selain itu, satu TPS di Desa Tukiu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan akan melakukan pemunggutan suara susulan karena kekurangan surat suara DPD, DPR, dan DPRD kabupaten.
"Kekurangan mencapai 100 lebih surat suara," katanya.
Baca juga: KPU: Pemilu Susulan Mulai Digelar di Sejumlah Daerah
Selain itu di Kabupaten Alor, ada TPS yang tidak mendapatkan pasokan listrik PLN sehingga perhitungan suara terganggu. Anggota PPS kemudian menutup perhitungan suara, dan baru dilanjutkan keesokan harinya. Kondisi seperti itu terjadi di Kabupaten Sabu Raijua, Manggarai Barat, dan Lembata.
Sementara itu, anggota Panitia Pemunggutan Suara (PPS) bersama saksi parpol dilaporkan mencoblos sekitar 40 surat suara di TPS V, Desa Compang Kules, Kecamatan Kuwus Barat, Manggarai Barat pada pemilu 17 April 2019.
"Kami menerima laporan empat orang yang terlibat dalam pencoblosan surat suara sudah ditahan polisi," katanya.
Surat suara yang dicoblos tersebut adalah sisa surat suara yang tidak dicoblos pada pemilu 17 April 2019 karena banyak pemilih tidak datang ke TPS.
"Selain kasus itu kami juga menerima laproan ada pemilih di bawah umur mencoblos menggunakan C6 milik orang lain," ujarnya. (A-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved