Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
RUMAH Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Bali bersama KPUD Kabupaten Bangli mengadakan sosialisasi Pemilu serentak kepada para pengidap disabilitas mental di Wantilan RSJ Provinsi Bali, Bangli, beberapa hari lalu.
“Mereka punya hak yang sama untuk memilih pemimpin, jadi kita fasilitasi melalui KPUD Bangli untuk melakukan sosialisasi terkait pemilu serentak, dalam hal ini pemilihan presiden serta pemilihan calon legislatif,” jelas Direktur RSJ Provinsi Bali dr Dewa Gede Basudewa, Rabu (10/4).
Nantinya, tempat pemungutan suara (TPS) untuk pengidap disabilitas mental akan dibangun di dalam areal RSJ Bangli. Staf rumah sakit akan bertindak selaku petugas KPPS sekaligus memberikan tuntutan kepada para pemilih. Untuk jumlah pemilih, tercatat 72 orang dari total 260 pasien masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di RSJ Bangli dan berhak menggunakan hak pilih.
Baca juga: Pemilih Disabilitas Butuh Kemudahan
Basudewa menyebut banyak pasien yang bisa memilih karena gangguan mentalnya tidak terlalu parah. Ia pun mengatakan pihak KPUD bersama para relawan sudah melakukan sosialisasi ke RSJ Bangli. Tentu saja sosialisasi yang dilakukan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
"Selama ini kalau orang sebut RSJ, pasti pikirannya orang gila semua. Tidak demikian faktanya. Banyak di antara pasien yang bisa memilih. Makanya kami sudah koordinasi agar di RSJ ada TPS sendiri," kata Basudewa.
Basudewa melanjutkan, para penyandang disabilitas mental memiliki hak yang sama dalam pemilihan umum selain tentu dilihat pula kondisi yang bersangkutan.
“Seperti yang dilihat dalam proses sosialisasi, mereka bisa menangkap dengan baik dan bahkan mengerti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya kira tidak ada hambatan terutama dalam hal mental, untuk proses pencoblosan nanti,” tutur Basudewa.
Dirinya juga meyakinkan para pasien yang turut memilih akan mampu melaksanakan proses pencoblosan dengan baik. Pihaknya akan tetap memantau kondisi kesehatan para pemilik hak pilih dan dilakukan pendampingan dari dokter serta perawat sebelum hari H.
Sementara itu, Ketua KPU Bangli I Putu Pertama Pujawan mengakui jika KPUD Bangli sudah melakukan sosialisasi di RSJ Bangli. Bukan hanya itu, sebagian pasien yang masih bisa diajak komunikasi juga langsung diajarkan cara membuka dan mencoblos kertas suara.
Pun banyak pasien pemilik hak pilih mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Proses ini merupakan program yang memang diamanatkan peraturan perundangan tentang Pemilu.
“Kita harus menjamin hak-hak para pengidap disabilitas tetap diberikan, agar mereka bisa dengan baik menggunakan hak pilihnya. Terutama, mereka bisa mengenal surat suara yang digunakan, karena kali ini kita menggunakan 5 jenis surat suara,” ungkap Pujawan.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak pemerintah antisipasi kenaikan jumlah penyandang disabilitas melalui layanan publik dan puskesmas ramah disabilitas.
Fokus utama KND bukan sekadar pada perolehan medali, melainkan memastikan negara hadir dalam memberikan hak yang setara bagi atlet disabilitas.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Kisah Grisna Anggadwita menunjukkan bagaimana pemberdayaan dan pendekatan manusiawi membuka peluang ekonomi inklusif.
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
Kegiatan ini lahir sebagai respons atas masih adanya kesenjangan antara potensi penyandang disabilitas dengan realitas praktik rekrutmen di dunia kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved