Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, memeriksa Ketua Bidang media media dan komunikasi, Badan Pemenangan Daerah (BPD) Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno Sulawesi Selatan (Sulsel), Sawaluddin
Arief, Senin (8/4).
Anggota Bawaslu Makassar Sri Wahyuningsih menjelaskan, pemeriksaan itu terkait kasus dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi pada saat kampanye Prabowo Subianto di Lapangan Karebosi Makassar pada 24 Maret.
"Kita menemukan ternyata ada pelibatan anak-anak, kemudian ada penggunaan atribut selain partai pendukung pasangan calon. Jadi kami menemukan itu," paparnya.
Baca juga: Anak Terlibat Kampanye, Bawaslu tidak Lihat Niat Jahat
Dia menambahkan, sebenarnya pihaknya mengundang beberapa orang, tetapi yang hadir hanya Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPD partai Gerindra. "Tentu sebagai partai pengusung kita undang untuk klarifikasi," lanjutnya.
"Hari ini, kami masih menunggu, sudah keluar beberapa undangan untuk klarifikasi terkait kasus itu, hari ini kami masih menunggu dua orang, besok ada lagi. Untuk kasus itu empat orang yang sudah keluar undangannya soal itu," tutupnya.
Baca juga: Golkar Layangkan Keberatan Atributnya Beredar di Kampanye 02
Sawaluddin Arief mengaku kehadirannya memenuhi panggilan klarifikasi dari Bawaslu Kota Makassar karena dirinya merupakan warga negara yang taat hukum.
"Saya dipanggil oleh Bawaslu, ada surat panggilannya dan saya sebagai warga negara yang taat hukum, paham tentang peraturan Bawaslu. Saya hadiri undangan klarifikasi pada hari ini didalam ruangan penyidik, saya ditanya beberapa hal sekaitan dengan Kampanye Akbar yang menghadirkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI," jelasnya seusai pemeriksaan.
Sawaluddin menambahkan, ada sekitar 17 pertanyaan disodorkan kepadanya, tetapi pertanyaan intinya ada dua, yaitu tentang pelibatan anak-anak didalam kampanye akbar dan pelibatan bendera partai lain di luar dari partai pengusung.
"Jadi saya menjelaskan yang pertama bahwa kami Partai Gerindra dan partai koalisi Prabowo-Sandi sangat paham undang-undang, aturan dan sangat paham tentang peraturan komisi pemilihan umum (PKPU), sehingga apa yang kami pahami, apa yang kami ketahui tidak perlu kami buatkan lagi informasi secara tertulis," paparnya
Sawaluddin membantah melibatkan anak-anak dalam kampanye, karena pihaknya sangat paham bahwa hal itu dilarang.
"Ternyata Bawaslu menghadirkan foto bahwa ada partai lain yang hadir di acara kampanye akbar, di luar area tapi masih di dalam lokasi kampanye dan itu kami tidak tau, kami tidak lihat, ada 120 ribu orang yang datang bawa bendera," pungkasnya. (X-15)
Ia mengatakan proses yang kini sudah diselesaikan, salah satunya terkait proses perhitungan angka nominal penetapan gaji.
Reshuffle kabinet kelima mencuat setelah Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Juda Agung, Budi Djiwandono, dan Sugiono disebut bakal bergeser posisi.
Indonesia tidak lagi hanya bertindak sebagai pendukung pasif, melainkan mengambil peran krusial dalam menengahi konflik demi hak-hak rakyat Palestina.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana membangun 10 universitas baru di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar ratas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/1), bersama sejumlah menteri membahas kerja sama antara Indonesia dan sejumlah universitas di Inggris
Waketum Partai Gema Bangsa Joko Kanigoro menyebut keputusan partai untuk mendukung Prabowo Subianto kembali maju pada Pilpres 2029 bukan pilihan pragmatis
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved