Minggu 07 April 2019, 19:44 WIB

Anak Terlibat Kampanye, Bawaslu tidak Lihat Niat Jahat

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Anak Terlibat Kampanye, Bawaslu tidak Lihat Niat Jahat

MI/Rendy Ferdiansyah
Bawaslu meminta seorang anak membuka kaos Prabowo-Sandiaga saat kampanye di Pangkalpinang, Kamis (4/4).

 

KAMPANYE rapat umum atau terbuka sudah berjalan selama dua minggu kian banyak melibatkan anak. Akan tetapi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak melihat unsur niat jahat dalam hal itu.

"Hasil pengawasan di lapangan memang yang paling dominan ditemukan kampanye rapat umum itu pelibatan anak-anak. Namun pelibatan anak-anak ini kan di UU Pemilu secara eksplisit tidak muncul frasa dilarang membawa anak. Tapi di Pasal 280 huruf k itu menyebutkan tidak boleh melibatkan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih, kami menerjemahkanya termasuk anak," ujar anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo saat dihubungi Media Indonesia, Jakarta, Minggu (7/4).

Terhadap kegiatan yang melibatkan anak saat kampanye rapat umum, kata Ratna, Bawaslu sudah bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak (KPAI). Mereka juga memantau pelaksanaan kampanye yang melibatkan anak-anak.

"Unsur mengeksploitasi untuk menguntungkan peserta pemilu memang tidak ditemukan. Itu lebih kepada peserta pemilu membawa anak karena di rumah tidak ada yang menjaga. Tidak ada unsur pelanggaran, artinya mens rea atau motif kejahatannya tidak ada," jelas Ratna Dewi.

Baca juga: Jangan Pernah Libatkan Anak saat Kampanye

Bawaslu, tambah dia, juga menerima tidak ada laporan soal aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam kampanye rapat umum yang sudah berlangsung. Pun juga mengenai soal penghadangan warga kepada salah satu paslon, Bawaslu belum menerima laporan tersebut.

"Laporan ini kan bergerak terus, day by day kami memang minta perkembangannya karena kegiatan kampanye ini masih terus. Itu bisa dilaporkan ke kami jika ada temuan dugaan pelanggaran. Dalam UU Pemilu jelas kalau ada setiap orang yang menghalang-halangi saat kampanye bisa dikenakan sanksi," terang Ratna.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menuturkan dari laporan yang diterima dari jajaran KPU Provinsi, Kabupaten/kota tidak ditemukan ada pelanggaran pada kampanye rapat umum.

"Berdasarkan laporan dari daerah-daerah, kampanye terbuka sampai saat ini berjalan lancar, tidak ada kejadian yang luar biasa. Tapi saya tidak tahu persis terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran kampanye terbuka karena itu kan ditangani oleh Bawaslu," tandasnya. (X-15)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More