Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh saat diskusi santai dengan para pengurus DPW Partai NasDem Bali dan puluhan awak media di Bali di Kantor DPW Partai Nasdem Bali, Senin (8/4), mengatakan, saat ini empat pilar kebangsaan sudah mulai sirna dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, ideologi Pancasila sudah hilang dari lembaga pendidikan dan kampus.
"Padahal, negara sudah mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan. Malahan ideologi Pancasila tidak menjadi atensi di sana. Lalu setiap tahun anggaran minta terus. Setelah dicek ternyata anggaran itu banyak dipakai bayar gaji dan lainnya. Begitu mendapatkan uang, tenaga honor diangkat terus semakin banyak. Sementara ideologi kebangsaan terus memudar," ujarnya.
Surya Paloh juga menyebut jika dalam sebuah survei mengatakan, banyak ASN yang sudah tidak mau tahu lagi dengan 4 pilar kebangsaan.
"Survei mengatakan, para PNS kita sudah tidak mau tahu lagi soal ideologi Pancasila," ujarnya.
Menurut dia, dalam era demokrasi saat ini semua elemen bangsa harus paham tentang kebhinekaan Indonesia. Sebab demokrasi itu bukanlah tujuan utama, tetapi hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Jadi kalau Pemilu misalnya amburadul, itu bisa diperbaiki.
Namun, kalau ideologi yang menjadi acuan utama, menjadi patron sudah tidak dihiraukan lagi dan mau menggantinya dengan ideologi lain, maka hancurlah negara ini. Ideologi negara ini sudah harga mati, tidak bisa diganggu gugat lagi. Bila generasi ini tidak kuat, ideologi lain akan masuk dengan mudah.
Baca juga: Kampanye di NTT, Jokowi: Insya Allah 80%
Surya mencontohkan, saat ini ada tuduhan terhadap Jokowi adalah PKI.
"Untung saja alam tidak mengizinkan, tidak tuduhan PKI terhadap Jokowi. Karena saat itu Jokowi masih kecil. Masih bayi. Bagaimana mungkin ada PKI bayi. Dan ini berulang-ulang. Untung saja tuduhan itu kepada Jokowi. Kalau kepada saya, maka habislah saya. Sekali pun waktu itu saya juga sudah berhadapan dengan PKI, tetapi kalau tuduhan itu terus diulang-ulang maka saya juga bisa kena, karena masyarakat akan mudah percaya karena informasi itu terus diulang-ulang," ujarnya.
Untung saja tidak organisasi PKI yang khusus bayi. Sebab, saat itu ada banyak organisasi sayap PKI. Ada Gerwani, ada organisasi mahasiswa, ada organisasi buruh dan tani, dan sebagainya, yang semuanya adalah PKI.
"Artinya, alam tidak mengizinkan tuduhan PKI terhadap Jokowi itu benar karena Jokowi masih bayi," ujarnya.
Surya mengakui jika cara-cara kampanye kelompok lain memang sangat berdampak, sangat berpengaruh, sangat provokatif untuk pengetahuan publik. Namun ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, mengancam ideologi bangsa, mengancam kebinekaan, berpotensi menimbulkan perpecahan. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih mendominasi angka pernikahan dini tertinggi secara nasional, meski secara umum prevalensi pernikahan anak di Indonesia terus menurun.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved