PELAKSANAAN Pemilu 2019 tinggal menunggu hari, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa daerah Jawa Tengah masih kekurangan surat suara sebanyak 3,3 juta lembar baik untuk pemilu presiden (Pilpres) maupun pemilu kegislatif (Pileg).
Pemantauan Media Indonesia, Rabu (3/4), proses pelipatan, penyortiran dan penghitungan surat suara Pemilu 2019 di beberapa daerah Jawa Tengah sebagian telah selesai dilakukan masing-masing KPU, bahkan sebagian telah siap di gudang menunggu pendistribusian ke kecamatan hingga ke desa.
Beberapa KPU di Jawa Tengah masih kekurangan surat suara sesuai dengan kebutuhan, jumlahnya mencapai ratusan ribu lembar.
"Setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan, di Jepara masih kurang 895.375 lembar surat suara, kami sudah laporkan ke KPU Jateng dan pusat. Kini masih menunggu tambahan untuk menutup kekurangan itu," kata Ketua KPU Jepara Subchan Zuhrie.
Kekurangan surat suara tersebut, lanjut Subchan Zuhrie, sudah termasuk cadangan 2%, yakni surat suara Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 47.150 lembar, DPD 2.918 lembar, DPR RI 8..715 lembar, DPRD Provinsi 9.405 lembar dan DPRD Kabupaten Jepara 29.323 lembar.
Baca juga: Sejumlah KPUD Alami Kekurangan Surat Suara
Khusus surat suara DPRD kabupaten, kekurangan meliputi Dapil Jepara I sebanyak 10.109 lembar, Dapil Jepara II 5.251 lembar, Dapil Jepara III 3.058 lembar, Dapil Jepara IV 6.245 lembar dan Dapil Jepara V 4.660 lembar.
"Informasinya permintaan kekurangan itu akan datang Jumat (5/4) besok," imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Anik Sholihatun mengatakan dari kebutuhan surat suara sebanyak 142 juta surat suara, jumlah kekurangan surat suara Pemilu 2019 di beberapa daerah Jawa Tengah hingga kini mencapai 3.342.987 lembar surat suara.
Catatan Bawaslu Jateng, ujar Anik Sholihatun, kekurangan surat suara terjadi di daerah seperti Sukoharjo 878.111 lembar, Wonogiri 453.449 lembar, Sragen 322.941 lembar, Grobogan 241.565 lembar, Boyolali 217.408 lembar, Kabupaten Magelang 173.772 lembar beberapa daerah lainnya.
"Kekurangan terbanyak adalah surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota," imbuhnya.
Sedangkan penyebab kekurangan surat suara, menurut Anik, diakibatkan beberapa hal di antaranya karena basis data KPU adalah tambahan 2% DPT secara global, seharusnya per TPS. Kemudian adanya selisih hitung antara yang tertera di dus surat suara, tidak lolos sortir (rusak) dan perusahaan percetakan memang belum mengirim surat suara ke kabupaten/kota.(OL-5)
