Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANAAN Pemilu 2019 tinggal menunggu hari, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa daerah Jawa Tengah masih kekurangan surat suara sebanyak 3,3 juta lembar baik untuk pemilu presiden (Pilpres) maupun pemilu kegislatif (Pileg).
Pemantauan Media Indonesia, Rabu (3/4), proses pelipatan, penyortiran dan penghitungan surat suara Pemilu 2019 di beberapa daerah Jawa Tengah sebagian telah selesai dilakukan masing-masing KPU, bahkan sebagian telah siap di gudang menunggu pendistribusian ke kecamatan hingga ke desa.
Beberapa KPU di Jawa Tengah masih kekurangan surat suara sesuai dengan kebutuhan, jumlahnya mencapai ratusan ribu lembar.
"Setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan, di Jepara masih kurang 895.375 lembar surat suara, kami sudah laporkan ke KPU Jateng dan pusat. Kini masih menunggu tambahan untuk menutup kekurangan itu," kata Ketua KPU Jepara Subchan Zuhrie.
Kekurangan surat suara tersebut, lanjut Subchan Zuhrie, sudah termasuk cadangan 2%, yakni surat suara Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 47.150 lembar, DPD 2.918 lembar, DPR RI 8..715 lembar, DPRD Provinsi 9.405 lembar dan DPRD Kabupaten Jepara 29.323 lembar.
Baca juga: Sejumlah KPUD Alami Kekurangan Surat Suara
Khusus surat suara DPRD kabupaten, kekurangan meliputi Dapil Jepara I sebanyak 10.109 lembar, Dapil Jepara II 5.251 lembar, Dapil Jepara III 3.058 lembar, Dapil Jepara IV 6.245 lembar dan Dapil Jepara V 4.660 lembar.
"Informasinya permintaan kekurangan itu akan datang Jumat (5/4) besok," imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Anik Sholihatun mengatakan dari kebutuhan surat suara sebanyak 142 juta surat suara, jumlah kekurangan surat suara Pemilu 2019 di beberapa daerah Jawa Tengah hingga kini mencapai 3.342.987 lembar surat suara.
Catatan Bawaslu Jateng, ujar Anik Sholihatun, kekurangan surat suara terjadi di daerah seperti Sukoharjo 878.111 lembar, Wonogiri 453.449 lembar, Sragen 322.941 lembar, Grobogan 241.565 lembar, Boyolali 217.408 lembar, Kabupaten Magelang 173.772 lembar beberapa daerah lainnya.
"Kekurangan terbanyak adalah surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota," imbuhnya.
Sedangkan penyebab kekurangan surat suara, menurut Anik, diakibatkan beberapa hal di antaranya karena basis data KPU adalah tambahan 2% DPT secara global, seharusnya per TPS. Kemudian adanya selisih hitung antara yang tertera di dus surat suara, tidak lolos sortir (rusak) dan perusahaan percetakan memang belum mengirim surat suara ke kabupaten/kota.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved