Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
SALAH satu agenda Presiden Joko Widodo di Sumatra Utara ialah menghadiri Tabligh AKbar dan Zikir bersama bertajuk Satu untuk Negeri yang digelar berbagai elemen masyarakat di Gedung Serba Guna Pemeintah Provinsi Sumatra Utara, Jumat (15/3) malam.
Saat berdiri di podium, calon presiden nomor urut 01 itu mengatakan, Indonesia merupakan sebuah negara besar yang saat ini berpenduduk hingga 269 juta, yang hidup di 17 ribu pulau, 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi.
"Dan kita dianugerahi Allah SWT berbeda-beda, berbeda suku, agama, adat, bahasa daerah, dan perbedaan lainnya. Sudah menjadi kehendak Allah bahwa bangsa ini terdiri dari rakyat yang berbeda-beda," paparnya.
Karena itu dia menitip pesan, khususnya untuk kalangan ibu-ibu pengajian yang mendominasi peserta acara, untuk mengingatkan tetangga, saudara dan teman-temannya agar jangan sampai tidak saling bertegur sapa hanya lantaran berbeda pilihan calon kepala daerah, termasuk calon presiden.
Baca juga : Jokowi Lontarkan Kata Cinta untuk Iriana di Bawah Panggung
"Kita tidak boleh seperti itu, karena modal dan aset terbesar bangsa dan negara ini adalah persatuan, kerukunan dan persaudaraan sehingga harus terus kita jaga. Saya sedih kalau mendengar, gara-gara berbeda calon yang akan dipilih, jadi enggak ngomongan. Sedih saya," tuturnya.
Kemudian dia juga berpesan kepada para ibu-ibu pengajian untuk ikut meluruskan ke tengah masyarakat perihal berbagai informasi yang menyesatkan terkait dengan pencalonan dirinya dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
'Akhir-akhir ini banyak sekali informasi-informasi menyesatkan yang berkembang. Seperti kalau Jokowi dan Maruf Amin jadi Presiden dan Wakil Presiden, pendidikan agama akan dihapus. Kalau kami terpilih, akan dilarang azan. Percaya?" Tanyanya.
Dia yakin kaum ibu yang hadir tidak percaya terhadap kabar-kabar tersebut dan berkemampuan untuk meluruskannya.
"Negara ini adalah negara dengan umat Islam terbesar di dunia. Enggak mungkin kita melakukan itu, enggak mungkin," ujar Jokowi.
Dia juga berpesan agar para ibu mengajak serta saudara, teman atau kerabat yang lain pergi ke TPS pada tanggal 17 April 2019 untuk menggunakan hak suaranya.
Dia meminta tidak ada masyarakat yang memutuskan golput atau tidak menggunakan hak suaranya karena ini akan sangat menentukan arah bangsa dan negara lima tahun ke depan.. (OL-8)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved