Palembang Masuk Wilayah Rawan saat Pemilu

BADAN Intelijen Daerah Sumatra Selatan mengklaim bahwa Kota Palembang menjadi wilayah yang sangat rawan terjadi kecurangan saat pemilihan umum nanti. 

Usai rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kota Palembang, Senin (11/3), Kepala Badan Intelijen Daerah (KaBinda) Sumsel, Brigjen TNI Ruddy Prasemilsa mengatakan, di antara 17 kabupaten dan kota di Sumsel, Kota Palembang merupakan salah satu kota yang tercatat sebagai wilayah rawan.

"Untuk pemetaan daerah rawan di Sumsel, hampir semua. Karena pembagian wilayah rawan itu per TPS (Tempat Pemungutan Wilayah). Hampir semua kabupaten/kota ada semua wilayah rawan dan yang paling banyak menurut kami ada di Palembang," ungkapnya.

Ruddy menambahkan, dari hasil pemetaan, Kota Palembang paling banyak memiliki wilayah rawan, karena kota ini memiliki 1 juta lebih TPS. Palembang juga memilliki wilayah dan jumlah penduduk paling banyak di Sumsel.

"Palembang memiliki tingkat kerawanan paling banyak. Karena pemetaan kerawanan itu didasarkan pada kondisi TPS. Namun, untuk data lebih lengkap ada di kepolisian," kata dia.

Perlunya koordinasi dengan Forkopimda, Ruddy menuturkan, ini menjadi sarana untuk menyampaikan informasi seputar kerawanan menjelang Pemilu, baik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) 17 April 2019.

Baca juga: TPS Rawan Kecurangan, Bawaslu Siapkan Siwaslu

Menurutnya, seluruh forum pimpinan daerah termasuk Pemko) Palembang diharapkan dapat memutus kerawanan tersebut. 

"Kebetulan ini kunjungan kerja pertama saya, jadi selain memanfaatkannya untuk silaturahmi, juga sebagai pemberi informasi teekait kerawanan jelang Pemilu," tuturnya.

Ruddy menyebutkan, pembentukan personel-personel KPU yang sedemikian banyak, menjadi sesuatu yang rawan. Sebab sudah menjadi satu keharusan agar dapat dicari orang-orang yang netral.

"Seperti yang kita ketahui, mulai dari PPK berapa orang, PPS berapa orang dan terus sampai ke KPUD, harus selektif mungkin untuk mencari orang-orang yang netral," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang, Harnojoyo, mengatakan rapat koordinasi ini menjadi koordinasi pemantapan penyelenggaraan pemilu. Ini menjadi hal yang penting agar pelaksanaan pemilu sesuai yang diharapkan.

"Dalam pertemuan ini disampaikan strategi-strategi baik itu potensi kerawanan termasuk strategi dalam mengatasinya. Mudah-mudahan, melalui pembelajaran Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) pada 2018 lalu, dalam rangka menjaga daerah agar terus kondusif akan kita teruskan," tandasnya. (OL-3)