Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) mulai melaksanakan pelipatan surat suara di GOR Zainir Zein, Painan. Pelipatan surat suara ditargetkan berlangsung selama enam hari.
Surat suara tersebut terdiri dari surat suara pemilihan Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD dan surat suara ulang (cadangan).
Ketua KPUD Pessel Epaldi mengatakan surat suara yang telah sampai di Pessel sebanyak 1.700.411 lembar. Rinciannya, surat suara Presiden/Wakil Presiden sebanyak 337.886 lembar, DPR Dapil Sumbar 1 sebanyak 337.886 lembar, DPRD Provinsi Dapil Sumbar 8 sebanyak 338.886 lembar.
DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 1 sebanyak 57.692 lembar, Dapil 2 73.348 lembar, Dapil 3 81.464 lembar, Dapil 4 56.004 lembar dan Dapil 5 74.379 lembar. Kemudian, DPD RI sebanyak 337.886 lembar dan surat suara ulang (cadangan) 1.000 lembar per dapil 1-5 (total 5.000 lembar).
Baca juga: Saat Melipat, KPU Surakarta Temukan 4.000 Surat Pilpres Rusak
Epaldi mengungkapkan pelipatan surat suara melibatkan pihak nagari, masyarakat dan pemuda.
"Tenaga pelipat yang dibutuhkan untuk proses pelipatan surat suara sebanyak 338 orang per hari. Masing-masing diberikan 1 dus berisi 500 lembar. Dari hasil simulasi kami (KPU Pessel), untuk pelipatan 1 dus minimal memakan waktu 5 jam. Nantinya akan dibayar sesuai dengan kemampuan dan hasil," terang Epaldi, Senin (4/3).
Menurutnya, pelipatan harus sesuai dengan tata cara yang benar agar tidak ditemukan kesalahan dalam proses pelaksanaannya dan masyarakat yang nantinya berpartisipasi telah diberi pengetahuan.
Tenaga pelipat juga mendapatkan informasi tata tertib yang harus dipatuhi dan tata cara pelipatan sebagai pedoman bekerja. Jika termasuk kriteria surat suara rusak, tidak perlu dilipat. Kalau pun terlipat harus dipisahkan tempatnya.
"Kita berharap proses pelipatan bisa berjalan dengan aman. Bahkan kita telah berkoordinasi dengan semua pihak guna suksesnya pelaksanaan ini," ujarnya.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved