Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendorong kepolisian mengusut tuntas beredarnya video kampaye hitam yang menyudutkan pasangan nomor 01 tersebut. Sebab, patut diduga terdapat aktor-aktor lainnya yang terlibat dalam pembuatan video yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, itu.
Hal ini diungkapkan Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Amin, Irfan Pulungan, saat mendampingi Tim Kampanye Daerah (TKD) melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian Daerah Jawa Barat, di Bandung, Senin (25/2). Irfan menduga, terdapat aktor intelektual di balik pembuatan video tersebut.
"Harusnya tak berhenti di ibu (pelaku di dalam video) itu. Kami menduga ada aktor intelektual dibalik itu," katanya.
Dia menilai, ketiga pelaku dalam video tersebut bisa saja hanya diperintah untuk melakukan fitnah dan hal-hal lainnya yang merugikan Joko Widodo-Maruf Amin. Padahal, menurutnya, pelaku sama sekali tidak mengetahui apa yang diucapkan dan akibat hukum yang ditimbulkan.
"Saya menduga ketiga orang ibu-ibu ini juga tidak paham tentang kalimat materi yang disampaikan dan dampak hukum buat mereka. Ini sesat dan menyesatkan, ini murni fitnah," katanya.
Sehingga, menurut dia, tidak menutup kemungkinan aktor intelektualnya berasal dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi.
"Harus dicari tuntas, siapa di balik ini semua. Apakah ada tim kampanye 02, atau ada kepentingan pihak lain," katanya seraya menyebut kejadian seperti inipun bukan tidak mungkin terdapat di daerah lain.
Hanya saja, dia menilai beredarnya video ini untuk menggerus tingkat keterpilihan pasangan nomor 01.
"Tujuannya untuk memengaruhi pemilih dalam menilai kinerja dan karakter Pak Jokowi," katanya.
Dalam video itu, menurutnya, terdapat dua fitnah yang sangat merugikan kandidat yang diusungnya.
"Ada dua poin, suara azan tak berkumandang dan nikah sejenis," katanya.
Kedua hal itu sangat tidak masuk akal dan tentunya merugikan kubu 01.
"Hari ini Pak Jokowi ngambil calon wakilnya dari ulama, jadi sangat tidak mungkin tuduhan itu terjadi. Di mana akal sehatnya," kata dia.
Dengan begitu, dia juga mengimbau para pemilih untuk tidak mudah percaya terhadap kampanye hitam seperti yang dilakukan ini.
"Mari gunakan akal sehat dalam memilih," katanya.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Tren Dukungan untuk 01 semakin Meningkat di Jabar
Lebih lanjut, menurutnya, laporan ke kepolisian ini sudah diketahui oleh calon presiden, Joko Widodo. Bahkan, dia pun menyebut kandidat petahana itu sudah melihat langsung video fitnah tersebut.
"Saya hadir di sini diketahui oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah melihat videonya. Beliau meminta ke kami untuk segera melaporkan masalah ini," katanya.
Meski begitu, dia menyebut tidak ada intervensi hukum apa pun dalam kasus ini. Dia pun memastikan langkah kepolisian berdasarkan hukum sehingga tidak mungkin ada upaya kriminalisasi.
"Perlu saya tegaskan, proses yang dilakukan polisi bukan sebuah kriminalisasi. Ini proses penegakkan hukum murni, ke orang yang telah melakukan pidana," katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Hukum dan Advokasi TKD Jokowi-Amin Jabar, Raphael Situmorang, mengatakan, TKD Kabupaten Karawang pun telah melaporkan kasus ini.
"TKD Karawang sudah melaporkan ke polisi. Kami mengapresiasi gerak cepat kepolisian, menangkap cepat dan memproses pelaku pembuatan dan penyebaran video ini," katanya.
Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, pihaknya akan terus memantau upaya-upaya yang bisa merugikan kandidatnya itu.
"Mungkin saja dilakukan (di daerah lain) seperti di sini. Kita akan terus pantau. Kita tidak ingin pemilu ini dirusak. Kita ingin pemilu ini murni (mengusung) gagasan," katanya. (OL-1)
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan hoaks dan disinformasi sebagai respons krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Polisi meluruskan kabar viral pengamen membawa mayat di Tambora, Jakarta Barat. Karung tersebut dipastikan berisi seekor biawak.
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
BMKG memastikan kabar ancaman Squall Line dan badai ekstrem 31 Desember 2025–1 Januari 2026 adalah hoaks. Tidak ada peringatan resmi dikeluarkan.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved