Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 15 ribu blangko KTP Elektronik (KTP-E) disebar ke seluruh kecamatan di Kota Padang.
Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, mengimbau warga Kota Padang agar melaporkan jika ada pungutan liar (pungli) dalam pembuatan KTP elektronik. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak menyogok petugas.
"Pembuatan KTP elektronik gratis dan sudah bisa dicetak di seluruh kantor camat," ujar Mahyeldi saat pembukaan Pekan Pelayanan KTP elektronik Kota Padang di Kantor Camat Kuranji, Rabu (13/2).
Dijelaskan Mahyeldi, Pekan Pelayanan KTP elektronik Kota Padang diselenggarakan pada 13-17 Februari di seluruh kecamatan untuk menyelesaikan seluruh kendala pembuatan KTP Elektronik selama ini. Pelayanan KTP elektronik tersebut termasuk ketersedian blangko KTP Elektronik yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
"Saat ini kita menyerahkan 15 ribu blangko KTP Elektronik ke seluruh kecamatan. Diharapkan masyarakat untuk segera mengganti Surat Keterangan (Suket) dengan KTP Elektronik, dan bagi yang belum melakukan perekaman untuk melakukan perekaman di kantor camat," ungkap Mahyeldi.
Ditambahkannya, KTP elektronik merupakan kebutuhan dasar administrasi masyarakat dan harus dipenuhi dengan memberikan pelayanan terbaik. Dengan demikian, rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat merupakan peran dari pemerintah.
Baca juga: Calo Marak di Disdukcapil Cianjur, Warga Mengeluh
Di kesempatan itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil (PPKBPS) Sumatra Barat (Sumbar), Novrial, mengatakan pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah.
Untuk itu, pelayanan KTP elektronik harus terus dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pembuatan KTP elektronik di seluruh kecamatan.
"Pekan Pelayanan KTP elektronik Kota Padang menjadi titik balik dari segala persoalan selama ini. Untuk itu, Pemprov Sumbar akan terus mendukung, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaannya demi kesuksesan pelayanan KTP elektronik di kecamatan," ujar Novrial.
Sementara itu, Plh Kadis Disdukcapil Kota Padang, Dian Fakri, menjelaskan, 15 ribu blangko KTP elektronik yang disebar ke seluruh kecamatan di Kota Padang. Rinciannya ialah Padang Selatan sebanyak 1.840 blangko, Padang Timur 700 blangko, Padang Barat 380 blangko, Padang Utara 520 blangko, Bungus Teluk Kabung 200 blangko, Lubuk Begalung 3.700 blangko, Lubuk Kilangan 1.100 blangko, Pauh 500 blangko, Kuranji 2.000 blangko, Nanggalo 720 blangko, dan Koto Tangah 3.340 blangko.
"Penambahan blangko akan kita ajukan lagi ke pusat jika masih dibutuhkan. Saat ini target kita untuk memenuhi hak masyarakat dalam keikutsertaan pada Pileg dan Pilpres April nanti. Namun yang terpenting adalah pemukhtahiran data Print Ready Record (PRR) bagi yang telah melakukan perekaman, penggantian Suket dengan KTP elektronik dan perekaman data bagi yang belum," tambah Dian. (OL-3)
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
Sejumlah provinsi telah mengirimkan relawan kemanusiaan, di antaranya Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sigit berharap dengan adanya gotong royong polisi dan warga ini, anak-anak bisa segera kembali ke kursi sekolah.
Pramono mengatakan perayaan akan digelar di delapan titik bersama Forkopimda, dengan pusat kegiatan di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
WAKIL Gubernur Jakarta Rano Karno mengomentari data Disdukcapil terkait perkiraan jumlah pendatang baru di Ibu Kota setelah periode libur Lebaran 2025.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memberikan klarifikasi terkait dugaan maladministrasi dalam penerbitan akta kelahiran
Menurut Dewa Juli, metode jemput bola yang diterapkan ini diakui sangat efektif, khususnya bagi masyarakat yang kesulitan mengurus dokumen administrasi kependudukan (Adminduk).
Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Arya Bima Sugiarto kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltim, Kasmawati.
Kemendagri mengingatkan dinas dukcapil agar lebih teliti dan hati-hati dalam menerbitkan NIK baru untuk penduduk dewasa.
SEJUMLAH mahasiswa Jakarta mengeluhkan namanya dicoret dari daftar penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan penyaluran tahap I 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved