Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN tempat pemungutan suara (TPS) di Padang, Sumatera Barat memiliki tingkat kerawanan tinggi karena harus dijangkau dengan transportasi air,
TPS di Padang meningkat dari 1.600 pada Pilkada Serentak 2018, menjadi 2.452 TPS untuk Pemilu 2019.
"Ada 2.000 TPS kami anggap aman, 400 rawan I dan 52 agak rawan atau rawan II," kata Kepala Polresta Padang Kombes Yulmar Try Himawan di Padang, JUmat (1/2)
Untuk mengamankan prosesi pemungutan suara, Polresta Padang menerjunkan sebanyak 1.036 personel yang terdiri atas 250 personel dari Brimob dan sisanya personel Polresta Padang.
Pola pengamanan yang diterapkan untuk TPS yang dinilai aman, kata dia, adalah dua personel menjaga lima TPS dengan bantuan 10 binmas pemkot.
Baca juga : Ribuan Orang Rela Kehujanan Tunggu Jokowi di Rembang
Untuk rawan I adalah dua personel mengawal empat TPS dengan bantuan delapan binmas pemkot, kemudian untuk rawan II dua personel menjaga empat TPS dengan bantuan enam binmas pemkot.
"Kami perbanyak dan perdekat TPS dalam jangkauan Polresta Padang. Ada juga BKO dari Brimob sebanyak 250 personel yang menjaga mako dan kekuatan di TPS," ucap Yulmar.
Menurut dia, tidak terdapat gesekan yang berarti di tengah masyarakat Padang menjelang Pemilu 2019, bahkan masyarakat pun ingin menyongsong pesta demokrasi dengan damai.
Untuk menjaga situasi kondusif, Polresta Padang pun melakukan mitigasi pada tindak kriminal curan, curas, dan curanmor karena kejahatan jalanan di Padang menyumbang cukup tinggi dari total tindak kriminal.
"Selama 2018, dari 6.855 kasus, penyelesaian sebanyak 3.120 kasus. Ada peningkatan penyesaian tindak pidana sebesar 6 persen dibanding tahun sebelumnya," katanya. (Ant/Ol-8)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved