Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Kenapa aparat penegak hukum seolah tak berdaya? Dipeliharakah mereka demi beragam kepentingan, demi kekuasaan atau uang? Siapa yang memelihara preman-preman itu?
Benarkah dia lebih suka memperpanjang masalah sehingga terus menjadi orbit perbincangan publik?
Apakah semua ini mengonfirmasi bahwa ada matahari kembar di tampuk kekuasaan? Juga, akankah Prabowo akan mulai berpaling dari Jokowi setelah bertemu Megawati?
Seberapa siap pemerintah mengantisipasi dan menghadapinya?
Apakah teror itu terkait dengan penguasa? Apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pers dan rakyat punya jaminan keamanan dan kebebasan?
Bagaimana semestinya pemerintah bersikap agar situasi dan kondisi yang ada tak benar-benar menjelma menjadi bencana?
Atau, yang dikhawatirkan banyak kalangan, jangan-jangan itu wujud dari koncoisme yang bisa berdampak buruk pada bangsa dan negara?
Mampukah dia mengembalikan dan menjaga kepercayaan itu? Apa yang harus dia lakukan?
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Kenapa mereka secepat kilat melakukan itu? Bukankah Prabowo setengah tahun pun belum dalam mengemban amanah rakyat?
Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra, blak-blakan tidak semua pembantu presiden seirama. Jika begitu, apakah reshuffle tinggal menunggu waktu?
Kenapa aparat penegak hukum terkesan berlambat-lambat? Ada apa sebenarnya hingga perintah pemimpin tertinggi negeri iniĀ seperti tak dipatuhi oleh jajarannya dengan sepenuh hati?
Mampukah Prabowo menyelesaikan patgulipat pagar laut sesuai keinginan rakyat? Atau, akankah pencaplokan lahan negara dan penindasan terhadap rakyat akan terlupakan begitu saja?
Benarkah Prabowo is Prabowo, bukan Prabowo rasa Jokowi, bakal terealisasi tak lama lagi? Akankah dia selekasnya lepas dari Jokowi?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Siapa saja mereka sebenarnya? Kapan Hasto akan 'meledakkannya'?
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved