Pagar Laut Pertaruhan Prabowo dan Jokowi

KASUS pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, belum juga bisa diungkap tuntas. Meski sudah banyak petunjuk awal maupun indikasi adanya penyimpangan dan tindak pidana, penindakan dari aparat negara masih jauh dari yang semestinya.

Presiden Prabowo Subianto memang telah memberikan perintah tegas kepada jajarannya untuk menyegel, membongkar, dan mengusut perkara tersebut. Penyegelan dan pembongkaran sudah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan para nelayan. Akan tetapi, itu masih jauh dari cukup.

Publik menunggu kemauan dan keberanian negara untuk menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab, mulai dari aparat terbawah hingga atas-atasnya. Demikian pula pihak yang kerap disebut oligarki dan para kompradornya.  Itulah tugas penegak hukum, termasuk Polri, yang belum tampak gerakannya hingga kini.

Baca juga : Kelompok Masyarakat Pesisir Soroti HGB di Area Pagar Laut yang Terbit di Era Jokowi

Penanganan kasus pagar laut adalah pertaruhan Prabowo, juga Jokowi, karena perkara pagar laut itu membentang sejak pemerintahannya. Kasus pagar laut juga semacam simbol pemisahan rezim sebelumnya dan pemerintahan saat ini.

Nama Jokowi tak bisa dilepaskan karena SHGB dan SHM janggal di pesisir terbit saat dia berkuasa. Korporasi pemilik sertifikat itu pun mendapat keistimewaan di zamannya, termasuk pemberian status Proyek Strategis Nasional.

Mampukah Prabowo menyelesaikan patgulipat pagar laut sesuai keinginan rakyat? Atau, akankah pencaplokan lahan negara dan penindasan terhadap rakyat akan terlupakan begitu saja?