Pramono Sebut Kendala Halte Trans-Jabodetabek Ada di Daerah Penyangga

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono menegaskan bahwa pembangunan halte Trans-Jabodetabek di wilayah ibu kota sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Ia mengklaim seluruh kebutuhan fasilitas pemberhentian bus di dalam wilayah Jakarta telah dituntaskan.

“Problem utamanya Trans-Jabodetabek, kalau yang wilayahnya Jakarta maka kami yang bertanggung jawab untuk membangun haltenya. Dan semuanya sudah kita lakukan,” ujar Pramono di Jakarta Selatan, Jumat (20/2).

Namun, kendala muncul ketika layanan tersebut bersinggungan dengan wilayah administrasi di luar DKI. Pramono mengakui tidak semua pemerintah daerah (pemda) penyangga bersedia atau siap memfasilitasi pembangunan halte di wilayah mereka masing-masing.

Baca juga : Bekerja di Jakarta, Warga Bekasi Kini Bisa Naik Trans-Jakarta

“Tetapi problemnya adalah tidak semua daerah kemudian mau untuk membangunkan halte itu. Karena kami juga mendapatkan komplain, tanpa menyebut daerahnya ya, bahwa belum ada halte,” ungkapnya.

Perluasan Rute Tetap Berjalan
Kendati terkendala fasilitas di daerah penyangga, Pramono menegaskan program Trans-Jabodetabek tidak akan dihentikan. Menurutnya, layanan ini merupakan instrumen krusial untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Sekali lagi yang namanya Trans-Jabodetabek ini tujuan utamanya adalah untuk memudahkan orang menggunakan transportasi umum,” tegas Pramono.

Baca juga : Target 2.000 Penumpang, 20 Bus Trans-Jabodetabek Siap Layani Rute Blok M-Bandara Soetta

Saat ini, telah tersedia tujuh trayek aktif ditambah satu rute baru Cawang–Cikarang yang memperluas jangkauan layanan lintas wilayah. Selain itu, Pemprov DKI tengah menyiapkan rute baru Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang telah mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan.

“Secara prinsip sudah mendapatkan persetujuan dan izin dari Kementerian Perhubungan,” tandasnya.

Keluhan Pengguna di Bekasi
Kondisi di lapangan memang menunjukkan adanya ketimpangan fasilitas. Aan, 35, seorang pekerja swasta asal Jatiasih, Bekasi, menyayangkan sikap Pemerintah Kota Bekasi yang belum menyediakan halte layak untuk rute B41 (Cawang-Bekasi).

Menurut Aan, antusiasme warga Jatiasih sangat tinggi, terlihat dari antrean panjang yang sudah mengular sejak pukul 06.00 WIB. Namun, tanpa bangunan halte yang memadai, calon penumpang terpaksa telantar saat cuaca buruk.

"Kasihan, kadang kalau hujan kita semua dempet-dempetan meneduh di kanopi warung," ujar Aan kepada Media Indonesia.

Titik pemberhentian bus di kawasan tersebut saat ini hanya mengandalkan trotoar di depan bekas warung kelontong sebagai area tap-in dan tap-out. Akibatnya, antrean penumpang kerap mengganggu arus pejalan kaki di trotoar.

"Minimal ada kanopi atau atap yang teduh untuk menunggu sih bang," tambah Aan. Ia berharap pemerintah setempat segera merespons kebutuhan masyarakat akan infrastruktur pendukung transportasi publik yang manusiawi. (Far/P-2)