Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SUASANA di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok Jumat (6/1/2026), tampak sepi satu hari pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Ketua PN Depok Bambang S.
Berdasarkan pantauan Media Indonesia pukul 8.00 WIB hingga menjelang siang hari pukul 11.00 WIB, gerbang PN itu tertutup rapat. Lalu lalang pegawai, panitera dan anggota hakim juga tidak sesibuk hari biasa. Jumlah kendaraan dinas yang terparkir pun sedikit.
Area PN Kota Depok yang beralamat di Kompleks Perkantoran Kota Depok di Jalan Boulevard, Cilodong, Kota Depok juga "steril", tidak ada kursi-kursi yang ditata. Seharian ini, tidak ada pula acara yang digelar di PN.
Demikian pula di beberapa ruang sidang PN Depok yang selama ini sering digunakan untuk kegiatan persidangan untuk perkara tindak pidana umum dan perkara perdata tidak tampak ada kegiatan apa pun. Namun, tampak ada sejumlah pegawai keluar dari ruang. Ruang yang biasa digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
Ruang Humas PN Depok, pintunya ditutup rapat. Tak terlihat ada pegawai Humas maupun ajudan yang bersiaga di ruang tersebut.
Mobil dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, yang biasa terparkir di depan gedung utama tidak tampak. Di pos penjagaan dekat gerbang, tampak ada beberapa personel Satpam yang berjaga. Setiap warga yang hendak bertamu, termasuk pewarta harus menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) dan identitas pers untuk di fotokopi.
Menurut keterangan salah satu pegawai, yang menolak memberikan namanya, tidak ada agenda sidang perkara pidana dan perkara perdata pada hari ini di PN Depok.
"Perkara pidana hanya dua kali dalam seminggu pada Senin dan Rabu. Sementara perkara perdata hari ini PN mebggelar persidangan setempat (PS)
Pegawai tersebut tidak berkenan ketika dimintai komentarnya terkait situasi di lingkungan kerjanya setelah OTT KPK di PN Depok.
" Saya tidak tahu hakim yang di OTT KPK karena disini ada 17 hakim termasuk ketua dan wakil. Saya juga tidak tahu OTT karena kssus apa, " katanya singkat. (H-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Kasus OTT KPK di PN Depok 2026 membuktikan kenaikan gaji bukan solusi tunggal korupsi. Simak analisis mendalam mengenai integritas dan mafia peradilan.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kenaikan gaji hakim tidak serta-merta menghapus seluruh praktik korupsi di lingkungan peradilan, menyusul OTT KPK wakil ketua PN Depok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved