Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
SUASANA di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok Jumat (6/1/2026), tampak sepi satu hari pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Ketua PN Depok Bambang S.
Berdasarkan pantauan Media Indonesia pukul 8.00 WIB hingga menjelang siang hari pukul 11.00 WIB, gerbang PN itu tertutup rapat. Lalu lalang pegawai, panitera dan anggota hakim juga tidak sesibuk hari biasa. Jumlah kendaraan dinas yang terparkir pun sedikit.
Area PN Kota Depok yang beralamat di Kompleks Perkantoran Kota Depok di Jalan Boulevard, Cilodong, Kota Depok juga "steril", tidak ada kursi-kursi yang ditata. Seharian ini, tidak ada pula acara yang digelar di PN.
Demikian pula di beberapa ruang sidang PN Depok yang selama ini sering digunakan untuk kegiatan persidangan untuk perkara tindak pidana umum dan perkara perdata tidak tampak ada kegiatan apa pun. Namun, tampak ada sejumlah pegawai keluar dari ruang. Ruang yang biasa digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
Ruang Humas PN Depok, pintunya ditutup rapat. Tak terlihat ada pegawai Humas maupun ajudan yang bersiaga di ruang tersebut.
Mobil dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, yang biasa terparkir di depan gedung utama tidak tampak. Di pos penjagaan dekat gerbang, tampak ada beberapa personel Satpam yang berjaga. Setiap warga yang hendak bertamu, termasuk pewarta harus menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) dan identitas pers untuk di fotokopi.
Menurut keterangan salah satu pegawai, yang menolak memberikan namanya, tidak ada agenda sidang perkara pidana dan perkara perdata pada hari ini di PN Depok.
"Perkara pidana hanya dua kali dalam seminggu pada Senin dan Rabu. Sementara perkara perdata hari ini PN mebggelar persidangan setempat (PS)
Pegawai tersebut tidak berkenan ketika dimintai komentarnya terkait situasi di lingkungan kerjanya setelah OTT KPK di PN Depok.
" Saya tidak tahu hakim yang di OTT KPK karena disini ada 17 hakim termasuk ketua dan wakil. Saya juga tidak tahu OTT karena kssus apa, " katanya singkat. (H-4)
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kenaikan gaji hakim tidak serta-merta menghapus seluruh praktik korupsi di lingkungan peradilan, menyusul OTT KPK wakil ketua PN Depok.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam.
Ketika ditanya detail kasus tersebut, Fitroh mengatakan OTT keenam pada 2026 itu mengenai dugaan suap perkara.
Lebih lanjut, dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kenaikan gaji hakim tidak serta-merta menghapus seluruh praktik korupsi di lingkungan peradilan, menyusul OTT KPK wakil ketua PN Depok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved