Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SUASANA di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok Jumat (6/1/2026), tampak sepi satu hari pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Ketua PN Depok Bambang S.
Berdasarkan pantauan Media Indonesia pukul 8.00 WIB hingga menjelang siang hari pukul 11.00 WIB, gerbang PN itu tertutup rapat. Lalu lalang pegawai, panitera dan anggota hakim juga tidak sesibuk hari biasa. Jumlah kendaraan dinas yang terparkir pun sedikit.
Area PN Kota Depok yang beralamat di Kompleks Perkantoran Kota Depok di Jalan Boulevard, Cilodong, Kota Depok juga "steril", tidak ada kursi-kursi yang ditata. Seharian ini, tidak ada pula acara yang digelar di PN.
Demikian pula di beberapa ruang sidang PN Depok yang selama ini sering digunakan untuk kegiatan persidangan untuk perkara tindak pidana umum dan perkara perdata tidak tampak ada kegiatan apa pun. Namun, tampak ada sejumlah pegawai keluar dari ruang. Ruang yang biasa digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
Ruang Humas PN Depok, pintunya ditutup rapat. Tak terlihat ada pegawai Humas maupun ajudan yang bersiaga di ruang tersebut.
Mobil dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, yang biasa terparkir di depan gedung utama tidak tampak. Di pos penjagaan dekat gerbang, tampak ada beberapa personel Satpam yang berjaga. Setiap warga yang hendak bertamu, termasuk pewarta harus menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) dan identitas pers untuk di fotokopi.
Menurut keterangan salah satu pegawai, yang menolak memberikan namanya, tidak ada agenda sidang perkara pidana dan perkara perdata pada hari ini di PN Depok.
"Perkara pidana hanya dua kali dalam seminggu pada Senin dan Rabu. Sementara perkara perdata hari ini PN mebggelar persidangan setempat (PS)
Pegawai tersebut tidak berkenan ketika dimintai komentarnya terkait situasi di lingkungan kerjanya setelah OTT KPK di PN Depok.
" Saya tidak tahu hakim yang di OTT KPK karena disini ada 17 hakim termasuk ketua dan wakil. Saya juga tidak tahu OTT karena kssus apa, " katanya singkat. (H-4)
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi yang merupakan pejabat Kabupaten Pati di Kantor Polrestabes Semarang Selasa (24/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Kasus OTT KPK di PN Depok 2026 membuktikan kenaikan gaji bukan solusi tunggal korupsi. Simak analisis mendalam mengenai integritas dan mafia peradilan.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kenaikan gaji hakim tidak serta-merta menghapus seluruh praktik korupsi di lingkungan peradilan, menyusul OTT KPK wakil ketua PN Depok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved