Pembongkaran Tiang Monorel Kuningan Akhiri Warisan Masalah Pembangunan

LANGKAH Pemerintah Provinsi DKI membongkar tiang-tiang monorel yang mangkrak di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, mendapat apresiasi dari kalangan pengamat. Tindakan tersebut dinilai sebagai langkah berani untuk menghapus citra negatif pembangunan di Ibu Kota.

Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menegaskan bahwa keberadaan struktur beton yang terbengkalai selama 17 tahun tersebut merupakan representasi dari proyek yang tidak tuntas. Pembongkaran ini dipandang sebagai komitmen nyata dalam menata estetika dan tata kelola kota.

"Tiang monorel ini sudah lama menjadi simbol proyek yang gagal. Pembongkaran itu adalah bentuk komitmen untuk membersihkan Jakarta dari warisan masalah pembangunan yang tidak tuntas," ujar Tigor di Jakarta, Selasa (13/1).

Baca juga : DPRD belum Tahu Pembongkaran Tiang Monorel Jakarta Gunakan APBD 2026 

Memulihkan Citra Kota Global
Tigor menjelaskan bahwa kawasan Kuningan merupakan wilayah strategis yang menampung pusat perkantoran nasional hingga kedutaan besar negara sahabat. Keberadaan tiang mangkrak selama belasan tahun di jantung diplomatik tersebut berpotensi memberikan preseden buruk bagi Indonesia di mata internasional.

"Kuningan adalah wajah Jakarta di mata global. Kalau ada proyek mangkrak selama belasan tahun, itu mencerminkan lemahnya tata kelola pembangunan. Pembongkaran ini memperbaiki citra Jakarta sebagai kota global yang serius menata wilayahnya," lanjutnya.

Ia pun mengapresiasi ketegasan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang dinilai mampu memutus kebuntuan persoalan yang telah melewati beberapa periode kepemimpinan gubernur sebelumnya.

Baca juga : Pramono Bongkar Tiang Monorel di Rasuna Said Minggu Ketiga Januari

"Ini bukan persoalan mudah. Selama 17 tahun masalah ini dibiarkan tanpa kepastian. Keberhasilan Mas Pram menuntaskan itu menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam mengambil keputusan strategis," ucap Tigor.

Transparansi dan Aspek Hukum
Lebih lanjut, Tigor menyoroti prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam proses eksekusi ini. Langkah Gubernur yang menjalin koordinasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dinilai sangat tepat untuk menghindari potensi maladministrasi atau persoalan hukum di masa depan.

"Koordinasi dengan KPK dan Kejaksaan menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin gegabah. Ini dilakukan secara transparan, akuntabel dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," imbuhnya.

Pesan Bagi Pembangunan Masa Depan
Pembongkaran tiang monorel ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk membangun kembali kepercayaan publik. Tigor berharap penataan kawasan Kuningan ke depan bisa lebih estetis dan berkelas internasional tanpa meninggalkan "monumen" kegagalan baru.

"Ini adalah pesan bahwa Jakarta tidak boleh lagi meninggalkan proyek mangkrak. Setiap pembangunan harus direncanakan matang, dieksekusi dengan baik dan diselesaikan sampai tuntas," tutupnya. (Ant/P-2)