Kader HMI Se-Jakarta Demo di Kedubes AS, Kecam Penangkapan Nicolas Maduro

ALIANSI Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Se-Jakarta menggelar aksi solidaritas di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Selasa (6/1). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap dugaan agresi militer Amerika Serikat ke Venezuela, termasuk isu penculikan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.

Perwakilan Aliansi Kader HMI Se-Jakarta, Ali Loylatu, menyatakan bahwa serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela pada 3 Januari 2026 tidak memiliki dasar hukum internasional dan berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi tatanan dunia.

“Serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela termasuk penangkapan Presiden Nicolas Maduro tidak memiliki dasar hukum internasional, melanggar kedaulatan negara, dan bertentangan dengan Piagam PBB,” kata Ali dalam orasinya, Selasa (6/1). 

Baca juga : Indonesia Dorong AS Selesaikan Konflik secara Damai dengan Venezuela

Ali menjelaskan bahwa berdasarkan hukum internasional, penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain hanya dibenarkan dalam dua kondisi, yakni sebagai bentuk pertahanan diri atau atas mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dalam kasus Venezuela, menurut Aliansi Kader HMI Se-Jakarta, kedua syarat tersebut tidak terpenuhi.

Lebih lanjut, Ali menegaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung prinsip anti-penjajahan harus mengambil sikap tegas.

“Indonesia harus bersikap tegas sebagai bangsa yang berprinsip anti-penjajahan sesuai amanat UUD 1945 bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Kader HMI Se-Jakarta secara resmi menyampaikan tiga tuntutan solidaritas Indonesia, yaitu:

1. Mengecam tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas agresi militer di Venezuela. 
2. Mendesak pembebasan Presiden Venezuela Nicolas Maduro serta pengembalian penuh kedaulatan Venezuela dari segala bentuk kriminalisasi, fitnah, dan aksi militer Amerika Serikat. 
3. Mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menggelar sidang darurat dan konsolidasi kawasan guna menjaga perdamaian dunia.

(P-4)