Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
HUJAN deras di DKI Jakarta, Kamis (30/10) membuat pohon tumbang di sejumlah titik dan mengakibatkan satu orang tewas. Sedangkan lainnya mengalami luka-luka. Menanggapi itu, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah meminta pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta memperkuat mitigasi bencana.
“Pohon yang berpotensi tumbang itu harus diidentifikasi sejak awal. Pemprov dan dinas terkait seharusnya bisa mengantisipasi kalau cuaca hujan dan angin kencang serta melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, jangan parkir di bawah pohon besar, misalnya,” ujar Trubus saat dikonfirmasi, Jumat (31/10).
Menurut Trubus, langkah sederhana seperti sosialisasi rutin dan patroli lapangan oleh petugas Satpol PP dapat mengurangi risiko jatuhnya korban akibat pohon tumbang.
“Satpol PP itu harus sering keliling. Kalau ada kendaraan yang parkir di bawah pohon besar, ya disuruh pindah. Dikasih spanduk atau imbauan langsung. RT dan RW juga harus dilibatkan untuk memberi informasi ke warga sekitar yang tinggal di dekat pohon-pohon besar,” ucapnya.
Selain itu, Turbus menanggapi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berencana memasang penyangga di pohon-pohon rawan tumbang. Ia mengkritik langkah itu tidak efektif dan berpotensi memboroskan anggaran.
“Kalau pakai penyangga, itu agak sulit. Malah cenderung tidak efektif. Karena kalau pohonnya sudah tua, akar sudah rapuh, ya tetap berbahaya. Penyangga tidak akan banyak membantu,” katanya.
Sebagai solusi, ia menyarankan agar Dinas Pertamanan dan Hutan Kota lebih fokus pada perawatan rutin seperti pemangkasan cabang dan ranting yang sudah tua atau terlalu rimbun.
“Ranting-ranting yang berat itu dikurangi saja, supaya tidak membahayakan saat angin kencang. Ini lebih masuk akal dibanding memasang penyangga di banyak titik,” ujar Trubus.
Lebih lanjut, ia menilai akar dari berbagai bencana perkotaan seperti pohon tumbang dan banjir adalah minimnya edukasi dan pengawasan yang konsisten dari pemerintah daerah.
“Masalahnya itu minim edukasi, minim pengawasan. Harusnya setiap musim hujan itu ada pengecekan rutin, pemeriksaan pohon, pembersihan saluran air. Jangan nunggu viral atau ada korban dulu baru bertindak,” tegasnya.
Trubus juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis partisipasi masyarakat, karena warga adalah pihak yang paling mengetahui kondisi lingkungannya.
“Kerja sama dengan RT dan RW penting. Kalau mereka tahu ada pohon yang sudah tua atau miring, bisa langsung dilaporkan. Jadi penanganan lebih cepat,” ungkapnya. (H-4)
Pramono mengatakan, hal itu masif dilakukan setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi angin kencang akan melanda Jakarta hingga tanggal 21 Desember 1015.
Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Suheri mengatakan bahwa tidak korban jiwa atau pun korban luka akibat insiden tersebut.
Distamhut DKI Jakarta memetakan risiko pohon tumbang dan menyiagakan posko 24 jam. Laporan pohon rawan ditindaklanjuti maksimal 1×24 jam
PENGECEKAN kondisi pohon untuk mencegah kejadian pohon tumbang di Jakarta Barat (Jakbar) dilakukan menggunakan teknologi ultrasonografi (USG).
LEGISLATOR Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatak, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan penanganan pohon rawan tumbang secara masif.
DUA kejadian pohon tumbang, anggota DPRD DKI Jakarta minta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI didesak untuk lebih memerhatikan kondisi pohon-pohon di Jakarta.
Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Rizal mengaku banjir telah merendam area lingkar luar Jakarta ini sejak Minggu (8/3).
Siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap itu akan dikenakan sanksi berat.
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Penataan ini mencakup perbaikan badan jalan, trotoar, hingga sistem drainase guna mengantisipasi genangan air.
Strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk meminimalisasi risiko banjir dan titik genangan yang sering mengganggu mobilitas warga saat puncak musim hujan.
Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi izin lapangan padel menyusul keluhan warga soal kebisingan. Pramono Anung siap beri sanksi tegas jika melanggar aturan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved