Keracunan MBG, Pengamat: Pemprov DKI Harus Evaluasi Menyeluruh

PEMERINTAH Provinsi DKI diingatkan terbuka soal evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) imbas kasus keracunan untuk menjamin keamanan penyelenggaraan program tersebut.

"Evaluasi atas program strategis ini sudah seharusnya dilakukan karena kasus keracunan sudah semakin masif," kata pengamat komunikasi politik Hendri Satrio, Sabtu (27/9).

Menurut dia, rencana pemerintah untuk mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan MBG merupakan langkah tepat. Ia menekankan bahwa evaluasi harus menyeluruh dan mencakup aspek distribusi hingga pengawasan di lapangan. 

Baca juga : BGN Buka Rekrutmen 60 Ribu Chef Bersertifikat untuk Program MBG

"Program MBG menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak anak. Jika ada celah dalam pelaksanaannya, harus segera diperbaiki," katanya.

MBG merupakan program unggulan pemerintah memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik. Karena itu, ia meminta agar evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan komunikasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

"Dalam komunikasi politik, kepercayaan publik adalah modal utama. Gagal mengomunikasikan penanganan isu ini dengan baik dapat merusak legitimasi pemerintah di mata masyarakat."

Baca juga : Marak Kasus Keracunan MBG, Kak Seto: Buat Anak Kok Coba-coba

Penting pula ditekankan bahwa hasil evaluasi harus transparan kepada masyarakat dan Presiden sebagai penanggung jawab kebijakan, tanpa ada yang ditutupi agar kepercayaan publik terjaga.

Pemerintah pun perlu membuka ruang bagi masukan publik untuk memperbaiki pelaksanaan MBG. "Transparansi itu tujuannya agar masyarakat bisa memberikan masukan yang konstruktif, baik dari sisi teknis maupun pengawasan di lapangan. Ini akan memperkuat akuntabilitas program," ucap Hendri.

Ia menilai keterlibatan publik dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan MBG berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan manfaat gizi bagi masyarakat tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

"Tapi, yang perlu diingat, ketika sudah mendapatkan masukan dari masyarakat, jangan hanya didengarkan, tapi juga dilaksanakan. Itu kunci agar program ini bisa berjalan dengan baik dan kepercayaan publik terjaga," katanya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat beberapa kali kejadian dugaan keracunan akibat konsumsi menu prog6ram MBG di Jakarta.

Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap dan mendoakan agar kasus keracunan MBG tak terjadi kembali ke depannya.

Rincian kejadian dugaan keracunan tersebut, antara lain kasus pertama terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran Kalibata, Jakarta Selatan, pada 29 Agustus 2025. Tiga orang dilaporkan mengalami gejala ringan. Dari hasil uji laboratorium, makanan MBG positif mengandung mikrobiologi.

Lalu, kasus kedua tercatat di SPPG Khusus Koja, Jakarta Utara, pada 8 September 2025. Sebanyak 14 orang terdampak, namun hingga kini belum ada hasil uji laboratorium yang memastikan penyebab keracunan.

Terbarunya, tujuh siswa SMAN 15 Jakarta mengalami mual setelah menyantap MBG pada Selasa (23/9). Tiga di antaranya sempat dibawa ke rumah sakit. (Ant/P-2)