Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya berencana mengubah beberapa ketentuan program bantuan sosial pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Pramono menginginkan KJMU bisa dimanfaatkan para mahasiswa untuk menempuh pendidikan di luar negeri.
"Kemarin si dalam rapat saya sudah bilang, saya pengen bagian dari KJMU tidak hanya untuk anak-anak pintar bisa sekolah di Indonesia, tetapi juga semacam LPDP bisa sekolah di luar negeri," kata Pramono saat menghadiri Harlah ke-79 Muslimat NU di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Sabtu (26/7).
Adapun alasanya menjadikan KJMU mirip seperti LPDP agar para mahasiswa bisa berwawasan luas dengan cakupan yang luas juga.
"Supaya wawasannya terbuka," ujar Pramono.
Lebih lanjut, Pramono membeberkan telah mencairkan 16.979 KJMU. Bahkan, dia telah mengubah bantuan sosial ini untuk sampai S-3 dari sebelumnya hanya S-1.
"Jumlahnya 16.979 dan sekarang untuk KJMU ini tidak hanya menjadi S-1 tetapi bisa S-2 bisa S3. Kenapa ini saya lakukan? Karena saya ini dari keluarga yang sederhana," ujar Pramono.
"Orangtua saya itu guru. Anaknya tujuh. Gak mungkin saya bisa sekolah di ITB sampai S-1-nya, S-2-nya Gajah Mada, S-3-nya di UNPAD kalau bukan pertama, doa ibu/bapak saya, yang kedua karena beasiswa, gak mungkin," lanjut dia.
Ia pun menegaskan bahwa kemiskinan bisa putus melalui pendidikan sehingga dia fokus terkait bantuan sosial pendidikan ini.
"Maka untuk itu kenapa sekarang KJMU itu saya menyampaikan diberikan bukan hanya S-1 tetapi S-2 dan S-3. Karena untuk apa? Memutus garis ketidak beruntungan dalam keluarga yang tidak mampu Ini penting sekali," tandasnya. (Far/M-3)
ANGGOTA Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendukung wacana mengalokasikan sebagian uang hasil pengembalian korupsi sebesar Rp13 triliun ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengalihkan sebagian dari uang sitaan korupsi CPO sebesar Rp13 triliun ke LPDP
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menambah dana abadi pendidikan LPDP sebesar Rp13 triliun sesuai arahan Presiden Prabowo
PRESIDEN Prabowo Subianto menginstruksikan agar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar memprioritaskan beasiswa kepada mahasiswa kedokteran.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan 4.000 beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026.
LPDP sudah memprioritaskan penerima beasiswa di bidang STEM atau sains, teknologi, teknik, dan matematika (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung berencana menghadirkan terobosan dalam program bantuan sosial bagi mahasiswa yakni Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bisa berkuliah di luar negeri
Fraksi Golkar berpandangan, keberlanjutan KJP Plus dan KJMU tetap penting, tetapi kualitas program perlu ditingkatkan melalui empat langkah.
Perbaikan regulasi KJMU dibutuhkan agar kebijakan itu dapat menjangkau lebih banyak kampus.
Pergub tersebut, lanjut dia, hanya memberikan akses bantuan kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berkuliah di kampus dengan akreditasi A.
Penerima KJP Plus dan KJMU yang terbukti melakukan tindak pidana berupa perusakan atau tindakan anarkis lainnya, maka yang bersangkutan akan mendapatkan konsekuensi.
Kampus dengan akreditasi B maupun C juga memiliki mahasiswa berprestasi yang berhak memperoleh dukungan dari pemerintah daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved